Djan Faridz

Jakarta (Metrobali.com)-

Kementerian Perumahan Rakyat menggelar Pameran Rumah Rakyat sepanjang pertengahan akhir 2014 di berbagai daerah dengan tujuan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah guna lebih mudah dalam memiliki rumah.

“Harapan saya agar pameran berdampak luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni dan terjangkau,” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/9).

Sebagaimana diketahui, Pameran Rumah Rakyat 2014 saat ini sedang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), 3-7 September 2014, dan akan dilanjutkan ke sejumlah kota lainnya di Tanah Air.

Selanjutnya, Pameran Rumah Rakyat 2014 akan dilaksanakan di Kota Medan (11-19 September), Palembang (20-28 September), Banjarmasin (22-30 September), Pontianak (28 September-5 Oktober), dan Makassar (1 – 9 Oktober).

Kemudian Surabaya (17-25 September), Semarang (10-19 Oktober), Bekasi (27 September-5 Oktober), Tangerang (8-16 Oktober) dan Karawang (4-12 Oktober).

Menpera juga mengingatkan, pemerintah masih menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Pemerintah masih bisa menyalurkan KPR FLPP untuk rumah tapak apabila ada permintaan dari pihak luar karena pemerintah tidak dapat merubah peraturan yang telah dibuat sendiri. Untuk saat ini, permintaan tersebut datang dari DPR, katanya.

Ia juga mengatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu usulan dari DPP Real Estat Indonesia terkait dengan daerah mana saja yang masih memerlukan penyaluran KPR FLPP baik untuk rusun maupun rumah tapak.

Kemenpera terus berupaya mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah susun dengan alasan penyediaan lahan untuk hunian vertikal jauh lebih hemat dan lebih kecil dibandingkan lahan untuk rumah tapak.

“Untuk membangun kebutuhan hunian di Indonesia yang mencapai belasan juta unit, butuh lahan ratusan ribu hektar,” ungkap Deputi Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Siswono Yudhohusodo mengatakan pemerintah perlu untuk membedakan masalah antara di perkotaan dan di pedesaan untuk mengatasi persoalan sektor perumahan.

“Pemerintah perlu mengelompokkan penanganan masalah perumahan menjadi dua yakni perumahan di desa dan perkotaan,” kata Siswono.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan penyuluhan tentang rumah sehat bagi masyarakat di desa dan membangun hunian vertikal untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. AN-MB