foto-susila-umbara-dan-made-adi-purnawijaya
 Susila Umbara dan Made Adi Purnawijaya
Buleleng, (Metrobali.com)-
Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng dipenghujung Tahun 2016 menggelontorkan beras miskin (Raskin) di 107 desa se Kabupaten Buleleng berupa paket beras antara 50 hingga 300 paket beras perdesa dengan anggaran sebesar Rp 900 juta. Paket raskin ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lanjut usia (Lansia) serta masyarakat yang mengalami cacat.
Terkait dengan program Dinsos ditengah-tengah KPU melaksanakan tahapan masa kampanye bagi pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Buleleng 2017 menunai protes dan dipertanyakan banyak kalangan. Apalagi program dari Dinsos ini diduga telah diklaim oleh Fraksi PDIP sebagai programnya. Disamping itu pula dalam membagikan Raskin ini melibatkan sejumlah anggota Fraksi PDIP yang mengusung kandidat incumbent Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra (PASS di Hati). Maka membangkitkan adrenaline dari Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat yang mendukung kandidat Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (SURYA) untuk melakukan protes dan akan mempertanyakannya ke Plt Bupati Buleleng, Made Gunaja.
 
Seperti protes yang dilontarkan Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng, Susila Umbara dan Wakil Ketua 2 DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya. Menurut Susila Umbara, pihak eksekutif dalam hal ini Dinas sosial dalam melaksanakan program bagi-bagi beras bagi masyarakat kurang mampu, semestinya melalui usulan berdasarkan kondisi tertentu seperti bencana alam dan lainnya.
”Bagi-bagi beras ini, terlihat tanpa sebab yang digelontorkan secara merata di hampir semua desa se Kabupaten Buleleng” ujarnya.
Yang lebih miris lagi, kata Susila Umbara beras yang dibagikan itu diakui pihak lain yang seolah-olah beras itu dari pihaknya.”Terindikasi kuatnya nuansa politis dalam program ini, dimana ada pendomplengan program pemerintah” terangnya.
Dengan peristiwa yang diduga sangat nyleneh ini, menurut Susila Umbara yang didampingi Made Adi Purnawijaya akan melakukan protes ke Plt Bupati Buleleng I Made Gunaja.”Kami akan langsung melakukan protes ke Plt bupati, apalagi total bagi beras ini sebesar Rp 900 juta untuk 107 desa se Kabupaten Buleleng” ujarnya lagi.
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan kandidat calon bupati dari jalur perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan. Menurut Dewa Sukrawan pembagian beras harus memiliki prosedur jelas dan tidak membuat kecemburuan terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan beras. “Penyaluran beras menggunakan uang rakyat, untuk itu penyalurannya agar tepat guna dan tepat sasaran” ujarnya
Ditanya apakah measa dirugikan dalam hal ini? Menurut Sukrawan dirinya merasa tidak dirugikan dalam hal ini, malahan yang dirugikan itu justru masyarakat.”Yang perlu dipertanyakan, apakah Kabupaten Buleleng mengalami krisis pangan, paceklik atau musibah bencana alam. Kalau tidak, ya biar masyarakat yang menilai” pungkas Dewa Sukrawan. GS-MB