Foto: Agus Wirajaya S.E., S.Ag, Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Denpasar (Metrobali.com)-

Kasus pemalsuan data orang asing untuk mendapatkan E-KTP Indonesia, menjadi pertanyaan besar terhadap integritas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan.

“Sehebat apapun sistem yang dibuat, jika pelaksananya tidak berintegritas, maka tujuannya tidak akan tercapai”, ucap Agus Wirajaya S.E., S.Ag, Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyikapi kasus permalsuan indentitas WNA, untuk mendapatkan E-KTP, yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Agus yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar, sangat menyayangkan kasus pemalsuan yang terjadi. Menurutnya, komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam membentuk aparatur pemerintah Kota Denpasar yang berintegritas , dengan membangun zona integritas BKPSDM Kota Denpasar, pada tanggal 30 Agustus 2022, dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan.

Pembangunan zona integritas BPKSDM Kota Denpasar, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik pada BKPSDM Kota Denpasar.

BPKSDM Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ASN Kota Denpasar yang profesional dalam memberikan pelayanan publik, sudah sewajibnya melakukan koreksi total terhadap program pembinaan kepegawaian di Kota Denpasar.

“Saya menyadari, bahwa segala sesuatu butuh proses, namun saya juga berharap, program kongkrit membangun integritas aparatur pemerintah, juga harus digiatkan, dimasifkan, jangan sampai pembangunan zona integritas, hanya sebuah seremonial semata”, saran Agus Wirajaya, seraya berharap bahwa pelaku pemalsuan identitas tersebut tidak hanya dipecat tapi juga diberikan sanksi hukum yang tegas.

“Ini tentu akan menjadi peringatan bagi yang lain dan mencegah mereka yang telah bekerja dengan jujur dan lurus tergoda untuk melakukan hal serupa” pungkasnya mengakhiri wawancara. (wid)