Jembrana (Metrobali.com)-

 

Rencana Pemkab Jembrana merevitalisasi Pasar Umum Negara (PUN) mendapat penolakan dari ratusan pedagang.

Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat kegiatan sosialisasi di Gedung Kesenian IR. Soekarno, Senin (5/6/2023).

Beberapa alasan diungkapkan pedagang seperti terkait kios yang ukurannya hanya 2X3 meter dan rencana revitalisasi yang tidak melibatkan pedagang. Selain itu pedagang khawatir, PUN bernasib sama dengan Peken Ijogading yakni sepi pembeli setelah rampung direvitalisasi.

Gusti Putu Adnyana sangat menyayangkan perencanaan revitalisasi PUN tidak melibatkan pedagang. Terlebih yang tahu kondisi di pasar adalah para pedagang. “Yang tahu situasi di dalam pasar ya kami-kami ini para pedagang. Semestinya kami diajak duduk bareng” ujarnya.

Demikian halnya dengan gambar perencanaan yang dipaparkan saat sosialisasi. Ia menilai sangatlah tidak berimbang karena hanya mengedepankan sektor pariwisata saja.

Selain itu menurutnya, ukuran kios yang hanya berukuran 2×3 meter sangat tidak layak. Mengingat PUN selama ini merupakan pasar semi grosir yang menampung barang-barang dari luar Jembrana seperti Jawa. “Mau diapakan dengan ukuran kios seperti itu. Ukurannya sangat tidak memadai” tandasnya.

Sedangkan Ketua Paguyuban Pasar Negara, Putu Gede Eka Sasthujana mengatakan unsur hidupnya pasar ada tiga, yakni bangunan, pedagang dan pembeli. “Apa gunanya ada bangunan tetapi tidak ada penjual dan juga pembeli. Fungsi pasar tidak ada” jelasnya.

Karena itu sambungnya, agar revitalisasi bisa dilakukan harus disesuaikan dengan keinginan pedagang. “Kami pedagang menolak posisi berjualan diatur. Lebih baik tidak diatur sesuai jenis dagangan. Ini dampaknya akan mematikan sesama teman” ungkapnya.

Demikian juga dengan luas kios yang menurutnya terlalu kecil. Pedagang lebih setuju kalau dilakukan rehab bangunan dengan luas seperti semula. “Kami menolak gambarnya. Posisinya biarkan seperti semula apalagi sirkulasinya sudah bagus sekali” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menanggapinya bahwa apa yang disampaikan pedagang bukan penolakan namun sebuah masukan. “Dalam berdiskusi itu hal biasa. Masukan dari para pedagang akan menjadi perhatian serius” ujarnya.

Pihaknya selanjutnya akan berkordinasi dengan pemerintah pusat sehingga apa yang menjadi keinginan para pedagang bisa diakomodir.

Terkait bangunan lantai 2 disebutnya, karena juga disiapkan untuk ruang publik yang ukurannya sangat luas. Termasuk juga penyediaan damkar. “Kalau rencana belum bisa diterima artinya bahwa ini adalah tugas kami bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Ini kan masih tahap sosialisasi bukan finalisasi. Untuk itu kami akan diskusikan lagi dengan tim pusat” ungkap Bupati Tamba. (Komang Tole)