Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak seluruh masyarakat menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan keputusan KPU setempat atas hasil pemilihan kepala daerah pada 15 Mei 2013.

“Saya berharap semua pihak menghargai keputusan itu dan dengan legawa, berjiwa besar, mari kita bersatu kembali,” kata Cagub Bali petahana itu di Denpasar, Jumat (21/6).

Dia mengungkapkan bahwa keputusan MK di Jakarta, Kamis (20/6), menyatakan bahwa pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta, memenangi pilkada.

“Ini kemenangan kita semua, bukan menang atau kalah, tetapi mana yang lebih dulu mendapat kepercayaan untuk melanjutkan tugas ini,” ujarnya.

Pastika mengungkapkan bahwa pascakeputusan dari MK tersebut, pihaknya tidak mengalami hambatan apa pun. Namun dia mengajak beberapa pihak untuk melupakan perbedaan demi kelangsungan pembangunan di Pulau Dewata.

Meskipun MK telah menguatkan kemenangannya dan menolak permohonan sengketa Pilkada Bali dari pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyiman Sukrawan (PAS), Pastika mengaku belum menjalin komunikasi dengan rivalnya itu.

“Belum ada komunikasi dengan PAS, tetapi dengan teman lain sudah,” ujar gubernur asal Buleleng itu.

Atas kemenangannya itu, dia berjanji akan merangkul Puspayoga yang sampai saat ini masih menjabat Wakil Gubernur Bali hingga Agustus mendatang dan melupakan perbedaan untuk membangun Bali.

Sementara itu terkait dengan perbedaan sikap beberapa lawan politiknya, Pastika menganggapnya sebagai hal yang wajar.

“Kita semua dalam satu keluarga, kadang ada beda pendapat tetapi tujuan tetap satu yakni untuk kesejahteraan masyarakat Bali,” ucapnya.

Pada Pilkada Bali yang diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU Provinsi Bali menetapkan Pastika-Sudikerta meraih 1.063.734 suara atau 50,02 persen, sedangkan PAS 1.062.738 suara (49,98 persen) atau selisih 996 suara.

Namun tim pemenangan PAS mengajukan permohonan gugatan sengketa Pilkada Bali ke MK.

MK, melalui putusan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 pada Kamis (20/6), menolak permohonan pemohon karena tidak terbukti dan beralasan menurut hukum. INT-MB