Okky Asokawati

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyampaikan beberapa agenda yang mengharuskan pemerintah menuntaskannya pada tahun ini terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan isu perempuan.

“Secara umum, pada tahun 2015 harus dijadikan momentum supremasi konstitusi sosial,” katanya dalam pernyataan kepada pers di Jakarta, Jumat (2/1), sebagai catatan awal tahun terkait dengan bidang yang digeluti, yakni di Komisi IX DPR RI.

Pertama, Okky mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintanan (PP) terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, seperti PP tentang Jaminan Pensiun yang hingga awal tahun ini belum tuntas. Padahal, Juli 2015, Jaminan Pensiun bagi pegawai swasta ini harus berlaku.

Kedua, mendesak pemerintah untuk menyosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak awal tahun ini.

Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan jangan mengulangi kejadian BPJS Kesehatan yang PP-nya baru selesai pada akhir Desember 2013 atau tiga hari sebelum pelaksanaan BPJS Kesesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

Ketiga, target kepersertaan BPJS Kesehatan yang melampaui target pada bulan November 2014 sebesar 131,3 juta jiwa, padahal ditargetkan hingga akhir tahun 2014 sebesar 121,6 juta jiwa peserta.

“Kondisi ini harus diikuti dengan percepatan kelengkapan infrastruktur kesehatan, seperti jumlah tempat tidur pasien, penyebaran tenaga kesehatanyang merata di seluruh provinsi, khususnya Indonesia bagian timur perlu mendapat perhatian khusus,” kata legislator dari Dapil DKI Jakarta II (Jaksel dan Luar Negeri) ini.

Di samping itu, kata dia, pengadaan dan pemenuhan obat bagi pasien BPJS Kesehatan agar rakyat tidak perlu lagi untuk membayar obat yang kerap tidak tersedia. Selain itu, perlunya pembatasan yang tegas antara BPJS Kesehatan dan Kemenkes.

“Karena saat reses di dapil terungkap kalau BPJS Kesehatan juga menentukan harga obat. Padahal, urusan kebijakan berada di ranah Kemenkes,” katanya.

Keempat, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini, pemerintah semestinya memperkuat “human capital” (modal manusia) dengan membuat pemetaan sekaligus penguatan di setiap provinsi dengan menonjolkan kelebihan masing-masing.

Misalnya, di Provinsi Bali yang dikenal dengan terapis spa yang bisa menjadi ikon di provinsi tersebut.

Kelima, implementasi tujuan pembangunan milenium (Millienium Development Goals/MDGs) yang ditargetkan pada tahun 2015 harus dipastikan oleh pemerintahan Jokowi dapat terlaksana dengan baik.

Seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian pada anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.

“Khusus untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pemerintah harus melakukan terobosan untuk memenuhi target MDGs tersebut,” katanya.  Keenam, pada tahun ini pemerintah dan DPR harus serius membahas sejumlah regulasi dalam rangka mengawal bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020–2030, seperti RUU Pengendalian Minuman Berlakohol mengingat berbagai peristiwa kematian, rusuh sosial diakibatkan minuman beralkohol.

Selain itu, pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LN harus mendapat prioritas, terlebih Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Desember lalu mencabut Kartu TKI Luar Negeri.

“Pemerintah harus responsif mengawal perubahan UU tersebut,” katanya.

Ketujuh, dia berharap pada tahun 2015 ini tidak ada lagi berita tentang ditolaknya pasien kurang mampu untuk berobat di rumah sakit, bayi busung lapar, dan persitiwa memilukan lainnya.

Pada tahun ini harus dijadikan momentum supremasi konstitusi sosial yang wajib dijalankan oleh penyelenggara negara. Apalagi, berkali-kali Presiden Jokowi menyampaikan bahwa negara akan bersama dengan rakyat.

“Kita menanti realisasi dari janji yang juga amanat konstitusi itu,” katanya. Ia mengatakan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan harus lebih berjalan dengan bagus agar tidak terjadi tumpang-tindih dan melempar persoalan. AN-MB