Partai Golkar Nurdin Halid
Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, M Nurdin Halid memaparkan data mengejutkan. Di depan ratusan kader Golkar Bali ia menyebut jika 80 persen surat mandat Munas Ancol versi Agung Laksono dipalsukan.

“Mandat Munas Ancol itu 80 persen dipalsukan,” beber Nurdin pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Golkar Bali, Minggu 15 Maret 2015.

Menurut dia, berdasarkan AD/ART partai, utamanya pasal 23 mengatur tentang sistem surat menyurat di internal partai asuhan Aburizal Bakrie (ARB) tersebut. “Yang berhak menandantangi surat mandat dan surat strategis lainnya hanya ketua dan sekretaris,” katanya.

Sementara pada Munas Ancol versi Agung Laksono, mayoritas tak sesuai dengan aturan tersebut. “Di Sumenep Ketua yang sudah meninggal dua tahun lalu menandatangi surat mandat. Ini aneh. Di Jakarta Selatan surat ditandatangi oleh pengurus dari daerah lain. Bahkan ada surat mandat yang ditandatangani oleh orang PPP (Partai Persatuan Pembangunan),” papar dia.

Seluruh bukti tersebut, ia melanjutkan, kini telah berada di Bareskrim Mabes Polri. Di sampung dipalsukan, Nurdin menegaskan jika Munas Ancol versi Agung Laksono penuh kebohongan dan penipuan. “Maaf, yang beginikah yang mau diresmikan, disahkan dan diakui pemerintah,” katanya.

Menurut dia, untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat pengurus Golkar siap berkorban. Tetapi, katanya, ada dua hal yang tak bisa dikorbankan. “Keyakinan dan harga diri,” tegas Nurdin.

Menurutnya, sedari awal Munas Bali-lah yang sah. “Kita sah, kita legal. AD/ART menyatakan demikian. Munas Ancol yang menyatakan sah adalah oknum para pembohong. Dia menyatakan punya legalitas, tapi 80 persen palsu,” ucapnya lagi.

Menurutnya, ada segelintir oknum pemerintah yang tengah mengobok-obok Partai Golkar. Ia pun menyerukan kepada kader Golkar Bali untuk bangkit melakukan perlawanan atas kezaliman yang tengah menimpanya. “Ayo, bangkit melawan! Negeri ini tidak boleh demokrasinya dibangun di atas order seseorang,” imbuhnya.

Ia menganalogikan apa yang tengah menimpa Golkar seperti suami istri. “Kita punya istri sah, terdaftar resmi. Masak mau dirampok orang lain. Nyawa taruhannya,” papar Nurdin.

Ia meyakinkan jika kader Golkar tidak tengah berkonflik satu sama lain. “Di partai lain antara DPD A dengan B saling bertengkar, ada konflik. Di Golkar tidak ada. Tidak ada perserteruan antar pengurus DPD Golkar di tingkat I maupun II. Berbeda dengan partai lain yang kisruh dengan lainnya. Ada oknum pusat mengobok-obok partai kita. Karena tidak berhasil, mereka membuat konflik di tingkat DPD I dan II dengan mengangkat PLT (pelaksana tugas),” demikian Nurdin. JAK-MB