Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang, mencabut dan membatalkan seluruh HGB dan HSM terhadap pengkavelingan kawasan laut di Tangerang. Ini merupakan kemajuan buat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara nampak mulai hadir dalam silang sengkarut pemagaran laut tersebut. yang telah mirip “opera sabun”. Sudah tentu publik berharap, negara tidak kalah berhadapan dengan oligarki, tali temali kolusi penguasa – pengusaha warisan pemerintahan sebelumnya,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Kamis 23 Januari 2025.

Dikatakan, pemerintah sebelum Jokowidodo memberikan status PIK Dua sebagai PSN, sedangkan proyek ini jelas murni kegiatan ekonomi swasta, memberikan gambaran senyatanya, akan kuatnya cengkeram oligarki dalam pengelolaan negara, yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya, tesisnya, kuasa modal bisa mendikte negara dan memengaruhi opini publik. Jika dibiarkan, maka fenomena oligarki mengendalikan negara sangat berbahaya, bagi kepemimpinan Presiden Prabowo yang punya idealisme menegakkan cita-cita sosialisme sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Inilah momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan, melepaskan diri dari cengkeraman oligarki, dan mengusut secara tuntas karut marut pelanggaran hukum dari pemagaran laut di atas,” kata I Gde Sudibya.

Dikatakan, proses pembongkaran pagar laut tidak kalah “heroiknya”, address kepada publik bahwa Negara tidak akan kalah dengan cawe-cawe oligarki plus tali temali kekuasaan menyertainya.

“Pasukan tempur marinir lengkap dengan peralatan dan persenjataannya dibantu nelayan. Dalam perahu sekoci marinir, tampak hadir Titiek Soeharto, ketua Komisi 4 DPR yang membawahi Pertanian dan Kelautan,” katanya.

Hadir kesatuan infantri Kodam V Jaya, yang meneriakkan yel-yel, kalau tidak salah “malu menjadi tentara, kalau tidak mampu menjaga keutuhan wilayah”. Yel-yel yang dapat mengingatkan kita akan doktrin “NKRI Harga Mati”, yang sering disuarakan TNI.

Dikatakan, dari kasus pemagaran laut yang kontroversial, status PSN bagi PIK II, momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi kembali kekuatan politik pendukungnya, untuk membuat pemerintahannya efektif ke depan, sehingga Presiden mampu menjalankan janji-janji kampanyenya, terutama yang berkaitan dengan program sosialistik dan ide besar sosialisme.

Menurutnya, Presiden Prabowo berada di Persimpangan jalan politik, ikut kehendak rakyat VS tetap tunduk pada kepentingan oligarki plus agenda politik Jokowi.

Dikatakan, sejarah sering membuktikan, pemimpin cerdas dan kemudian menjadi pemimpin besar, sanggup dan berani mengambil keputusan pelik, untuk masa depan kepemimpinannya dan masa depan rakyat yang dipimpinnya.

“Sejarah mengetuk “pintu” bagi Presiden Prabowo untuk melakukan terobosan kesejarahan yang diidam-idamkan oleh para perintis bangsa 80 tahun yang lalu,” katanya.

Jurnalis : Nyoman Sutiawan