Muspika Sosialisasikan Vaksinasi Covid dan Sanksi Bagi Warga Tak Mau Divaksin

Metro Bali
single-image

 

Jembrana (Metrobali.com)-

 

Sosialisasi vaksinasi terus digenjot. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat jajaran Muspika Kecamatan Negara turun langsung melakukan sosialisasi. Bahkan juga disosialisasikan PP No 14 tahun 2021 beserta sanksinya.

Sanksi bagi masyarakat jika tidak melakukan vaksin menurut Camat Negara, I Wayan Andi Suka Anjasmara adalah penundaan dalam urusan.administrasi di tingkat kelurahan maupun desa sesuai dengan PP 14 Tahun 2021.

“Jadi kami harap vaksinasi berjalan lancar dengan target di Pengambengan 500 orang” jelas Andi saat rapat persiapan gebyar vaksin di Pengambengan, Kamis (10/6/2021).

Guna mengejar target, sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk- spanduk ajakan untuk vaksin berdasarkan PP No 14 tahun 2021 disetiap banjar atau lingkungan.

Sementara itu Kapolsek Negara AKP Gusti Made Sudarma Putra berharap sosialisasi untuk mengajak masyarakat ikut vaksin juga dilakukan ditingkat RT dan banjar atau lingkungan.

Karena bagi masyarakat yang tidak vaksin akan dikenakan sanksi sesuai PP No 14 Tahun 2021. Pada pasal 13 ayat 4 dan ayat 2 dikenakan sanksi pemberhentian bantuan sosial seperti BLT dan penundaan pelayanan administrasi pemerintah.

Untuk itu ia berharap agar masyarakat diberikan pemahaman bila sudah divaksin akan ada rasa percaya diri dan juga menambah imun. “Bila 99 persen masyarakat sudah tervaksin maka pemerintah secara berangsur-angsur akan membuka kegiatan-kegiatan masyarakat” tandasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dihimbau untuk menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu mengajak msyarakat melaksanakan vaksin. Melalui gebyar vaksin diharapkan setiap hari dalam satu RT minimal bisa mengajak 50 orang untuk hadir mendapatkan vaksin. (Komang Tole)

Bagikan :
Baca Juga :
Kerajinan Sanggah eksisi di Desa Jehem

Leave a Comment

Your email address will not be published.