Kairo (Metrobali.com) –

Mesir pada Rabu menyatakan sangat terkejut pada keputusan sekutu lamanya, Amerika Serikat, mengucilkannya dari temu puncak bergengsi Afrika, yang diselenggarakan Presiden Barack Obama.

Mesir bergabung dengan paria dunia, Sudan dan Zimbabwe, dalam daftar pendek negara Afrika tidak termasuk 47 yang diundang untuk berkumpul pada Agustus tersebut.

Pejabat Amerika Serikat menyatakan Mesir tidak memenuhi syarat untuk hadir, karena diskors Afrika Bersatu menyusul penggulingan presiden terpilih Mohamed Morsi oleh tentara pada Juli.

Juru bicara kementerian luar negeri Mesir Badr Abdelbati menyatakan keputusan Amerika Serikat itu “salah” dan menunjukkan “kekurangan pandangan”.

“Mesir sangat terkejut dengan pernyataan Amerika Serikat tentang alasannya, terutama karena temu puncak itu tidak diadakan di bawah naungan Afrika Bersatu dan hanya pertemuan puncak Amerika Serikat dengan negara Afrika,” kata juru bicara tersebut.

Washington hanya menggambarkan penggulingan Moursi pada tahun lalu itu kudeta, yang dengan sendirinya memicu penghentian semua bantuan.

Tapi negara adidaya itu menghentikan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat setahun terutama dalam bantuan ketentaraan pada Oktober sebagai keberatan atas kegagalan tentara bergerak lebih cepat menuju pemerintahan warga terpilih.

Pada pekan lalu, Mesir mengadakan penentuan pendapat rakyat mengenai undang-undang dasar baru, yang disusun pemerintah buatan tentara penguasa, tapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menanggapi denga, “Itu bukan suara menentukan demokrasi.” Setelah Moursi digulingkan, pemerintah bentukan tentara menumpas pendukungnya. Sedikit-dikitnya, 1.000 orang, sebagian besar warga Muslim, tewas dan ribuan lagi ditahan sejak penindasan itu dimulai pada Agustus.

Pemerintah kemudian mengumumkan Persaudaraan Muslim, dengan Moursi salah seorang tokohnya, sebagai kelompok teroris.

Tapi, pemerintah juga menetapkan peta jalan untuk mengembalikan negara itu pada pemerintah warga terpilih. Langkah pertamanya adalah merancang undang-undang dasar baru itu, yang disetujui dalam penentuan pendapat rakyat, walaupun pemungutan suara itu diboikot Persaudaraan Muslim dan sekutunya.

Pemilihan anggota parlemen dan presiden dijadwalkan diselenggarakan pada akhir tahun ini. (Ant/AFP)