Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam konferensi pers, Senin (28/12/2020).

Gianyar (Metrobali.com)-

Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 per 8 September 2020 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyusun RKP 2021 dalam kerangka transformasi struktural ekonomi, pengembangan energi nasional, pemulihan Usaha Mikro dan Kecil Menengah, percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta pembangunan Major Project Ibu Kota Negara.

RKP 2021 ini dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  dalam konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk  “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021” Senin (28/12/2020) dari Ubud, Gianyar. Konferensi pers yang digelar di penghujung  Tahun 2020 juga untuk berdiskusi bersama rekan-rekan media massa dan membahas strategi, indikator, serta target pembangunan secara lebih mendalam dan komprehensif terkait percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di tahun mendatang.

“Tahun depan, Indonesia mengusung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan tema ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’ sebagai mitigasi pandemi Covid-19 yang hingga akhir minggu ketiga Desember 2020 mencapai 671.778 kasus di Indonesia,” sebut Menteri Suharso.

Dijelaskan ada sejumlah Prioritas Nasional (PN). PN 1 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. PN 2 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

PN 3 yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. PN 4 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. PN 5 yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. PN 6 yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. PN 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya Menteri Suharso memaparkan Fokus Pembangunan 2021 yakni pertama pemulihan Industri, pariwisata dan investasi. Kedua, penguatan sistem ketahanan pangan. Ketiga, reformasi sistem kesehatan nasional.

Keempat, reformasi sistem perlindungan sosial. Kelima, reformasi sistem ketahanan bencana. Keenam, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam kesempatan ini Menteri Suharso mengungkapkan PR besar Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang harus dilakukan dari sekarang. Menteri Suharso lantas memaparkan ada enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia.

Strategi pertama, SDM berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi. Strategi kedua, produktivitas sektor ekonomi yang meliputi industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian.

Strategi ketiga, ekonomi hijau yang meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi. Strategi keempat, transformasi digital yang meliputi infrastruktur digital, pemanfaatan digital dan penguatan enabler.

Strategi kelima, integrasi ekonomi domestik meliputi infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara; serta domestic value chain. Strategi keenam, pemindahan IKN (Ibu  Kota  Negara) yang meliputi sumber pertumbuhan baru, dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Strategi ketiga hingga keenam disebut sebagai Game Changer. “Empat strategi yakni ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan pemindahan IKN akan menjadi Game Changer,” papar Menteri Suharso.

Menteri Suharso menyebut setidaknya ada tiga pelajaran penting dari 2020. Pertama, pentingnya strategi yang adaptif untuk menjaga resiliensi  perekonomian akibat adanya tekanan tiba-tiba yang berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah.

Kedua, penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level pusat dan di level daerah untuk adaptasi mitigasi Covid-19. Ketiga, koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek, dan perlunya arah baru sebagai fondasi ke depan dengan perubahan, penataan, dan penyesuaian strategi baru, menggantikan strategi lama demi mempercepat pembangunan.

“Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya evolusi yang dipercepat pada pilar transformasi digital. Pertemuan virtual dengan beragam platform muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia.  Kita hidup di sebuah new reality, yang ditandai sebagai less contact economy, atau less contact society. Hal ini sebagai kenyataan baru yang kita hadapi dan akan terapkan ke depan,” ujar Menteri Suharso. (dan)