Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini akan memantau secara langsung proses penyerahan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor PT Pos Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (24/6).

“Saya sudah mendapat laporan per 19 Juni 2013 kemarin BLSM yang sudah tersalurkan di NTB sebanyak 178 ribu dari total 471 ribu sekian total penerima. Tapi besok saya tetap akan pantau langsung proses penyalurannya di lapangan,” kata Helmy saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Minggu (23/6), sebagaimana dikutip dalam siaran pers.

Helmy mengaku ingin memastikan BLSM benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan data nasional yang dihimpun Kemenko Kesra, hingga 19 Juni 2013 atau dua hari sebelum kenaikan harga BBM resmi diumumkan, di Provinsi NTB sedikitnya 178.189 warga miskin atau setara 38 persen dari total 471.566 warga yang tercatat sebagai penerima BLSM, sudah menerima realisasi Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dengan demikian masih terdapat sedikitnya 293.377 warga atau 62 persen masyarakat miskin lainnya yang belum bisa mendapatkan BLSM.

Terkait hal ini Helmy menegaskan akan terus memastikan penyerahan Kartu Perlindungan Sosial bisa berlangsung cepat dan akurat. Dia juga memastikan KPS kecil kemungkinan disalahgunakan karena dalam KPS terdapat “chip” yang mesti dibaca “card reader”.

“Jadi KPS tidak bisa dipakai orang lain, apalagi diperjualbelikan,” kata Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Meski demikian Helmy juga menggarisbawahi bahwa BLSM sebesar Rp150 ribu yang diberikan sebagai bentuk kompensasi pemerintah atas penyesuaian harga BBM hanyalah bersifat sementara, yaitu selama empat bulan sejak ditetapkannnya penyesuaian harga BBM jenis premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 18/2013.

“Oleh karena itu masyarakat yang terkena dampak secara langsung atas perubahan harga tersebut dengan bantuan BLSM juga harus bisa cepat menyesuaikan diri karena BLSM bersifat sementara,” katanya.

Pemerintah, lanjut menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu II ini, menyadari sepenuhnya dampak langsung kenaikan BBM terhadap daya beli masyarakat miskin. BLSM dalam hal ini diberikan sebagai jaring pengaman terkait daya beli tersebut sehingga masyarakat miskin dapat lebih terlindungi.

Dana BLSM sekitar Rp6 triliun untuk periode empat bulan akan diberikan secara bertahap di 14 kabupaten/kota. Penyalurannya berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia di Jakarta, Palembang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Solo, Makasar, dan Ambon. INT-MB