menteri jonan dan gubernur bali mangku pastikaDenpasar (Metrobali.com)-

Sinyal positif muncul Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan, terkait pembangunan sejumlah infrastruktur di  Bali yang salah satunya adalah jalur transportasi kereta kereta api. Jonan mengungkapkan kesiapan pihak Kemenhub untuk membangun sarana transportasi tersebut, apabila Pemprov Bali telah memiliki lahan yang akan diperuntukan untuk pengembangan jalur dan sarana-sarana pendukung lainnya. Namun pembangunan jalur yang direncanakan menurutnya baru bisa sebatas jalur Denpasar-Singaraja, dan bertuujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Sementara jika untuk keseluruhan pulau Bali diakuinya APBN belum bisa mendukung. Demikian disampaikan Jonan, saat melaksanakan rapat dadakan sebelum bertolak ke Jakarta bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang transit VIP Terminal Domestik, Bandara Ngurah Rai, Jumat (13/11).

Hal lain yang disampaikan Ignasius terkait pembangunan rencana pembangunan Bandara baru di Bali Utara. Dari kajian ruang udara, Ignasius menyatakan rencana pembangunan bandara tersebut tidak ada masalah. Namun dari segi pembiayaan APBN juga belum bisa mendukung, karena terkendala mahalnya lahan didaerah tersebut dan Bali pun dianggap salah satu Provinsi yang cukup kaya. Untuk mengatasinya, Ia menyarankan swakelola pembangunan penuh oleh swasta. Dan Ia pun berjanji akan mengeluarkan ijin, apabila  swakelola tersebut berjalan. Sesuai aturan swakelola menurutnya hal itu juga tidak akan merugikan Bali, karena perusahaan swasta yang membangun tidak bisa memiliki hak kelola 100%. Dijelaskannya Bali tetap memiliki hak pengelolaan sebesar 51 %. Sedangkan terkait pembangunan pelabuhan Tanah Ampo, Jonan meminta penjelasan terkait pengelolaan bangunan yang sudah ada saat ini yang sudah swakelola dengan swasta, mengingat hal tersebut menurutnya menjadi kendala rencana-rencana pengembangan berikutnya.

Menanggapi Hal tersebut, Gubernur Pastika tetap berharap ketiga rencana pembangunan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan karena dipastika ketiganya akan signifikan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di pulau dewata. Untuk pembangunan sarana transportasi kereta api ia mengaku tetap menerima walau baru sebatas jalur Denpasar-Singaraja. Pastika berjanji akan segera mengadakan study route yang akan dibuat sebagai jalur. Sementara terkait Pembangunan bandara baru yang belum bisa disetujui lewat APBN, dijelaskan Pastika ada 2 opsi apabila harus swakelola dengan swasta. Opsi pertama menurutnya bisa swakelola dalam bentuk konsorsium dengan Bali Mandiri yang berkaitan dengan BUMN, dan diharapkan oleh Pastika pihak Angkasa Pura bisa sebagai leading sektornya. Bali Mandiri menurut Pastika sudah selesai melaksanakan pra stud kelayakan, sehingga siap untuk diajak bekerjasama. Sedangkan untuk opsi kedua, dinyatakan Pastika masih belum siap karena salah satu perusahaan dari Kanada yang mengajukan kerjasama belum selesai mengadakan studi kelayakan. Namun tidak tertutup kemungkinan karena study tersebut masih diberikan waktu sampai akhir bulan Desember.

Gubernur Pastika yang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menyampaikan bahwa Pelabuhan Tanah Ampo pengelolaannya dilakukan  oleh BUMD Kabupaten,  karena pembangunan Pelabuhan tersebut merupakan kerjasama antara Pemprov dengan Kabupaten Karangasem. Untuk bangunan dibiayai oleh Pemprov, sedangkan untuk lahan dan pembangunan jalan merupakan milik Kabupaten. Ia sangat berharap pembangunan tersebut bisa kembali dilanjutkan, sehingga pemerataan pembangunan Bali Timur pun bisa tercapai. AD-MB