Menko Marves “Test The Water”, PSI Bali Dukung Pemerintah Wujudkan LRT Bawah Tanah di Pulau Dewata, Bro Ardika: Tinggal Copy Paste
Foto: Tokoh masyarakat Denpasar yang juga Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Wayan Ardika.
Denpasar (Metrobali.com)-
Tokoh masyarakat Denpasar yang juga Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Wayan Ardika mendukung wacana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkap rencana pemerintah membangun LRT (Light Rail Transit) di Bali. Nantinya, kereta listrik tanpa awak itu rencananya bakal dibangun di bawah tanah alias underground.
Saat ini rencana pembangunan LRT itu tengah dikaji pemerintah atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, LRT bakal dibangun dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju wilayah Cemagi.
Menurut politisi PSI yang akrab disapa Bro Ardika itu, rencana pembangunan LRT ini langkah tepat untuk mengatasi kemacetan khususnya di areal Bali Selatan. Sebab daya dukung lalu lintas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, hingga Seminyak dan bahkan Canggu, khususnya pada jam-jam tertentu sudah melebihi kapasitasnya, sehingga dapat ditemui titik titik kemacetan yang sudah di ambang toleransi. Sementara penambahan ruas jalan pada area area dimaksud sudah tidak memungkinkan lagi.
“Kami meyakini bahwa pembangunan LRT di bawah tanah ini, adalah sebagai solusi terbaik sesuai kondisi terkini, yang mesti kita dukung untuk dapat direalisasikan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan stakeholder pariwisata khususnya dari sisi transportasi untuk pariwisata berkelanjutan,” ungkapnya saat dihubungi belum lama ini.
Lebih lanjut Bro Ardika menegaskan urgensi pentingnya segera dibangun LRT di Bali. Dikatakan bahwa wacana pembangunan LRT tersebut sebenarnya sudah ada sejak dibangunnya underpass di persimpangan-persimpangan dua titik di daerah Tuban dan Dewa Ruci. Ardika menambahkan bahwa pada saat itu memang sudah ada kajian-kajian bahwa akan terjadi kemacetan di Jalan Imam Bonjol dan di Jalan Sunset Road. Namun belum ada inisiatif untuk bagaimana melakukan perbaikan yang lebih sifatnya substansial atau menyeluruh dan hanya berdasarkan kepentingan event besar pada saat itu.
“Nah sekarang dengan perkembangan yang sekarang sudah terlanjur seperti ini, untuk pelebaran jalan, untuk penambahan ruas jalan kan boleh dibilang relatif udah sedikit sulit diiringi dengan kenaikan harga tanah dan sebagainya sehingga kalau menurut saya urgensinya memang, apalagi karena ini memang ada ada lampu hijau dari pusat, ya alangkah baiknya ini kan kesempatan yang mestinya pemerintah Bali harus ambil kesempatan ini. Saya rasa seperti itu,” papar Bro Ardika yang juga Bendahara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali ini.
Bro Ardika sekali lagi menegaskan bahwa pembangunan LRT di Bali memang sifatnya benar-benar urgent, mengingat kemacetan yang semakin parah terjadi pada jam-jam terjadi. Jangan sampai ini menjadi bom waktu. “Jadi memang sifatnya ini sudah urgent sebelum ini akan menjadi meledak nantinya, karena kemacetan, kalau saya sering di lapangan itu memang jalan jalanan itu pada jam-jam tertentu memang macet,” tegasnya.
Sementara menanggapi statement dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan akan melakukan kajian-kajian lebih lanjut, termasuk dalam konteks pendanaannya, Ardika mengatakan bahwa pemerintah pastinya sudah memiliki mekanisme sendiri terkait pendanaan pembangunan LRT tersebut.
“Ya kepastian pendanaan tentunya pemerintah kan pasti akan istilahnya sesuai dengan sistem keuangan yang ada, mana yang memang dibiayai nanti akan didorong dibiayai oleh pemerintah daerah, mana yang memang dibiayai dari sumber dana investasi, tentu akan ada pembagian-pembagian tugasnya di masing-masing sektor itu gitu,” kata Bro Ardika yang juga sebagai caleg PSI yang maju ke DPRD Kota Denpasar dari Dapil Denpasar Timur.
Bro Ardika juga menjelaskan bahwa jika pemerintah sudah memiliki rencana untuk membangun LRT di Bali tentu sudah dilakukan studi kelayakan dan analisis-analisis lainnya. “Jadi kalau pemerintah pusat sudah berani mengeluarkan pemikiran seperti itu, ya tentu ada feasibility study nya, segala macamnya pasti ada analisisnya. Segala macam pasti sudah dilakukan. Saya rasa walaupun hanya barangkali baru berjalan sekian persen tentu harus di ditindaklanjuti lebih lanjut lagi,” urainya.
Terkait dengan kemungkinan adanya pro dan kontra di masyarakat terkait rencana pembangunan LRT tersebut, Ardika mengatakan, bahwa kemungkinan pro dan kontra di masyarakat tersebut pasti ada. Namun pemerintah harus tetap mendengarkan aspirasi-aspirasi yang ada dan kemudian mencari solusi-solusinya.
“Kemungkinan juga akan ada pro dan kontra atas pembangunan LRT. Sama seperti pembangunan jalan kemarin, itu kan juga ada pro dan kontra. Tetapi ketika pemerintah juga sambil mendengarkan aspirasi yang ada, kemudian sambil mencari solusi-solusi apa yang bisa diberikan terhadap masyarakat dan segala macamnya itu saya rasa kalau memang terutama dari sisi keuangannya, saya rasa pasti akan ada jalan untuk itu,” tuturnya.
Sementara terkait dengan rencana LRT akan dibangun di bawah tanah, Ardika mengatakan bahwa jika memang model kereta api bawah tanah pernah dilakukan di daerah lain, maka pemerintah tinggal copy paste proyek tersebut di Bali. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan akan adanya masalah-masalah teknis dalam pembangunan LRT bawah tanah tersebut.
“Ya karena kalau misalnya menggunakan area di bawah tanah itu kan boleh dibilang proyek seperti ini kan mungkin istilahnya karena sudah pernah diterapkan di Jakarta. Ya tentunya tinggal copy paste aja secara operasionalnya seperti apa. Cuma nanti terkait masalah teknis dan sebagainya itu kan masalah teknis,” bebernya.
Ardika menyarankan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan semacam test the water terlebih dahulu untuk mengetahui respon masyarakat, sehingga bisa meminimalkan pro kontra tersebut. Namun Ardika meyakini pro kontra di masyarakat tidak terlalu tinggi.
“Mungkin ini semacam test the water dulu ya dari Menteri Luhut karena dia juga kan mengkoordinasikan investasi dan dia berani mengeluarkan suara itu kan karena mungkin dari sisi investasi kan dia sudah bisa pegang. Tinggal melontarkan dulu, kira-kira respon dari masyarakat seperti apa, seperti itu. Tapi dalam konteks sekarang saya rasa pro dan kontra pasti akan ada, tapi saya rasa akan baiklah pro dan kontra itu,” katanya.
“Kalau terkait dengan kesucian, kalau kalau misalnya bikin jalan layang mungkin akan ada banyak penolakan, mungkin ya. Tapi kalau di bawah, barangkali lebih banyak akan terkait dengan pembiayaan dari segi investasinya, itu barangkali,” pungkas Bro Ardika. (wid).