pertanian

Jakarta (Metrobali.com)-

Permasalahan yang ditemui dalam sektor pertanian yang dialami di awal era masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya dapat dikatakan merupakan warisan persoalan dari pemerintahan sebelumnya.

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian Amran Suraiman telah didorong oleh berbagai legislator untuk tidak hanya mewujudkan swasembada pangan, tetapi harus benar-benar dapat berkelanjutan guna mencapai kedaulatan pangan.

“Swasembada pangan mesti berkelanjutan,” kata anggota Komisi IV DPR RI Anton Sihombing di Jakarta, Senin (19/1).

Anton yang merupakan politikus Partai Golkar itu juga menginginkan agar beragam program terkait pencapaian target produksi pangan pertanian juga harus tersebar merata dan jangan hanya terfokus pada tempat tertentu saja.

Senada dengan Anton, anggota Komisi IV Sudin menyatakan bahwa target swasembada pangan selalu diulang terus-menerus setiap pemerintahan seperti yang diucapkan oleh Menteri Pertanian terdahulu.

Namun, Sudin juga mendengar bahwa pada saat ini telah terdengar sejumlah isu yang meresahkan, seperti negara Brazil yang dikabarkan telah siap untuk mengucurkan komoditas ayam ke RI.

Padahal, bila hal itu benar-benar tercapai dan Indonesia diserbu oleh impor komoditas tersebut, para peternak di Indonesia bisa tidak terserap produksi yang telah mereka hasilkan di dalam negeri.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menghendaki Menteri Pertanian Amran Sulaiman jangan hanya memperhatikan produksi daging sapi karena tidak semua daerah memiliki ketergantungan pada daging sapi.

“Saya mohon tidak hanya masalah sapi, tetapi sumber daging lainnya juga harus dipikirkan,” kata Ono.

Ia mengingatkan bahwa di setiap daerah tidak akan memiliki jumlah yang sama akan kebutuhan daging.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengutarakan harapannya agar daging lainnya, seperti unggas itik, yang juga perlu dikembangkan.

Di sejumlah daerah seperti di Papua, kata dia, daging sapi cenderung untuk dikonsumsi oleh para transmigran. “Ini harus dipikirkan sehingga harus merata,” katanya.

Terkait dengan tenaga sektor perikanan, anggota Komisi IV DPR RI Luther Kombong mengatakan bahwa peningkatan jumlah dan ragam insentif bagi para petani di berbagai daerah dinilai bakal meningkatkan tenaga kerja pertanian yang saat ini kian menyusut di Tanah Air. “Penyerapan atau minat petani itu menurun karena lahan semakin berkurang dan digunakan untuk hal lain, seperti pembangunan perumahan,” kata Luther.

Menurut dia, menyusutnya jumlah petani adalah karena kurangnya penghasilan yang diperoleh mereka sehingga terpaksa mencari pekerjaan ke kota lain atau menjadi TKI.

Bila diberikan insentif yang baik, lanjut dia, barangkali para petani itu akan dapat bertahan.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan bila Indonesia kekurangan tenaga kerja pertanian, akan berimplikasi pada semakin sukarnya untuk mencapai swasembada pangan seperti yang ditargetkan pemerintah.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Sulaiman Hamzah menghendaki pemerintah juga memperhatikan kondisi pertanian di berbagai daerah yang selama ini kurang diperhatikan.

Sulaiman yang merupakan politikus Partai Nasdem yang mewakili Papua itu mengingatkan bahwa di daerah pegunungan di Papua masih bergantung pada umbi-umbian.

Untuk itu, dia menginginkan untuk adanya dana alokasi khusus bagi pengembangan umbi-umbian sehingga makanan pokok itu tidak dihilangkan.

Terkait dengan beras, kata dia, daerah yang berpontesi untuk dikembangkan sebagai sawah di Papua adalah Merauke dan Nabire. “Yang diperlukan jaringan irigasi dan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk melatih tenaga kerja yang telaten,” tukasnya.

Koordinasi Untuk mengatasi jaringan irigasi tersebut, Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merehabilitasi jaringan irigasi yang telah dinyatakan rusak hingga 52 persen di Tanah Air.

“Untuk rehabilitasi jaringan irigasi Kementan melakukan koordinasi bersama Kemenpupera agar alokasi anggaran menjadi maksimal,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mentan juga memaparkan total anggaran tambahan yang diajukan untuk APBN-P tahun 2015 adalah sebesar Rp16,92 triliun yang akan digunakan antara lain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, pengadaan traktor, penggilingan padi kecil, pompa organisme, serta pengawalan dan pendampingan oleh TNI dan mahasiswa.

Mentan dalam sejumlah kesempatan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan kurang lebih Rp2 triliun untuk memperbaiki kerusakan irigasi demi mencapai swasembada pangan Indonesia.

“Pada tahun 2014 irigasi rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen dengan luas lahan 3,3 juta hektare,” ujarnya seusai berdialog dengan para pejabat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (9/1).

Sebagai tahap awal, pada tahun ini dia berencana membangun irigasi di satu juta hektare lahan di 17 provinsi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong produksi padi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Menteri Pertanian mengingatkan bahwa fenomena pergeseran musim yang terjadi di berbagai daerah bakal berimplikasi pada ketersediaan pangan sehingga dapat mengganggu target swasembada bila tidak dilakukan upaya percepatan.

“Dalam musim tanam Oktober 2014 sampai Maret 2015 telah terjadi pergeseran musim sehingga terjadi penurunan masa tanam yang bisa berimplikasi pada ketersediaan pangan,” kata Mentan.

Untuk itu, menurut Amran, diperlukan upaya khusus guna mempercepat ketersediaan pangan, terutama Presiden telah mengarahkan untuk terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan visi dan misi yang terdapat di dalam Nawacita.

Ia berpendapat bahwa faktor kunci untuk mengatasi masalah percepatan ketersediaan pangan, antara lain ketersediaan jaringan irigasi dan lahan yang memadai di daerah.

Mentan juga menuturkan bahwa pelaksanaan program percepatan itu akan didukung dari anggaran dana kontingensi 2014 yang berasal dari dan pos stabilisasi pangan hasil “refocusing” Kementan 2014.

Mentan di Jakarta, Rabu (7/1), menyatakan keyakinannya bahwa target swasembada untuk padi dapat diraih dalam waktu kurang dari tiga tahun. “Khusus padi, tidak sampai tiga tahun (dapat diraih). Kami secara internal menargetkan 2016 untuk padi,” katanya.

Untuk mencapai target swasembada pangan tersebut, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun terdiri atas Rp16 triliun melalui APBN Perubahan dan Rp4 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya telah melakukan revisi anggaran Kementerian Pertanian, yakni alokasi untuk bidang-bidang yang kurang produktif sebesar Rp4,1 triliun dialihkan ke sektor produktif yang mendukung langsung pencapaian swasembada pangan.

Sektor-sektor produktif tersebut, menurut dia, yakni pembangunan irigasi, pengadaan benih dan pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

“Selama ini kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih dan pupuk serta minimnya penggunaan alsintan menjadi kunci penghambat swasembada,” katanya.

Pemerintah juga telah menyatakan siap menyelesaikan berbagai kendala untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun mendatang, termasuk permasalahan mendasar berupa rusaknya saluran irigasi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Setelah kami mengunjungi 14 provinsi di Indonesia, ada lima persoalan yang dialami sektor pertanian, yang pertama adalah saluran irigasi di seluruh Indonesia mengalami kerusakan,” kata Mentan di Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12).

Amran mengatakan bahwa kerusakan pada saluran irigasi baik primer, sekunder dan tersier tersebut, kurang lebih sebanyak 52 persen saluran irigasi yang ada di Indonesia, yang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir belum pernah ada perbaikan.AN-MB