TAMAN Hutan Raya (Tahura) Denpasar  adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Penjelsan tersebut disebarluaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui brosur mengenai Wisata Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai. Dalam brosur tersebut dijelaskan bahwa Tahura Ngurah Rai Denpasar pada awalnya merupakan kelompok hutan Prapat Benoa RTK 10 yang merupakan hutan mangrove yang luasnya 1.375,5 hektar.

            Dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 885/Kpts-II/1992 tanggal 8 September 1992 kelompok hutan Prapat Benoa ini berubah status menjadi Taman Hutan Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (TWA BPS). Selanjutnya agarkawasan hutan ini dapat dikembangkan untuk kepentingan lingkungan dan pariwisata, Gubernur Bali (pada saat itu Ida Bagus Oka) mengajukan permohonan kepada Menhut RI untuk mengubah status menjadi Taman Hutan Raya. Maka terhitung sejak 25 September 1993, status hutan ini menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nama Ngurah Rai diambil untuk menghormati pahlawan I Gusti Ngurah Rai.

             Berdasarkan letak geografisnya, Tahura Ngurah Rai (TNR) terletak pada segi tiga emas pusat pariwisata Bali. Di sebelah timur terletak Pantai Sanur, di sebelah barat Pantai Kuta dan di sebelah selatan Kawasan Wisata Nusa Dua. Akses menuju TNR juga sangat mudah karena hanya kurang lebih 6 km dari pusat Kota Denpasar dan kurang lebih 4 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Badung.

Keberadaan TNR saat ini sangat menarik wisatawan asing maupun dalam negeri. Setiap bulan ribuan pengunjung menikmati keindahan TNR khususnya di sekitar Pusat Informasi Mangrove di Desa Suwung Kauh, Denpasar Selatan. Adanya tak kurang dari 14 jenis tanaman mangrove di kawasan ini menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan. Dari 14 jenis tanaman mangrove itu lima diantaranya cukup dominan, yakni mangrove jenis Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba dan Sonneratia caseoloris.

Pesona TNR juga disebabkan oleh panorama khas hutan mangrove serta telah terbangunnya jalan tracking sepanjang kurang lebih 1.400 meter, menara (tower), shelter dan aneka satwa seperti burung, ikan, kepiting dan biawak. Jalan tracking itu dibangun atas bantuan pemerintah Jepang, dimanfaatkan untuk jalan santai para pengunjung melintas di tengah-tengah reindangan hutan mangrove nan sejuk. Menara dimanfaatkan untuk dapat melihat pemandangan di sekitar hutan mangrove dari atas pucuk dedaunan mangrove. Di kawasan ini juga sejak lama sudah ada pondok peristirahatan pada areal tracking sebagai tempat bersantai dan beristirahat pengunjung sambil menikmati keindahan hutan mangrove dan satwa air.

Baca Juga :
SMS Prihatin, Banyak Warga Gangguan Mata, Demam dan Diabet

Objek lain yang sudah ada pada Kawasan TNR adalah tempat ibadah umat Hindu antara lain Pura Candi Narmada atau Pura Tanah Kilap, tempat ibadah umat Budha antara lain Klenteng Griya, Konco Dwipayana-Ling Sii Miao Kilap, estuary dam dan sejumlah bangunan Pusat Informasi Mangrove (Mangrove Information Centre/MIC) yang dibantu Jepang. Semua bangunan itu sudah ada sebelum tahun 2012. Bangunan lain yang kini sudah ada di kawasan ini adalah loket karcis, kios tempat berjualan, areal parkir motor, mobil dan truk serta bus, dan toilet. Menurut petugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Ngurah Rai, semua bangunan fisik itu berada pada blok pemanfaatan. Tidak satupun berada pada blok pemeliharaan apalagi blok perlindungan. Areal parkir di kawasan ini memberi kontribusi mencapai ratusan juta per tahun kepada Desa Pakraman Kepaon dan Pemprov Bali.

Berkenaan dengan opini TNR yang luasnya 102,22 ha dikuasai investor, dikavling investor, atau dicaplok investor sebagaimana headline berita sejumlah media massa di Bali (Bali Post, Radar Bali, dan Nusa Bali edisi Sabtu, 6 Oktober 2012), mengesankan bahwa kawasan hutan negara tersebut kini sudah tidak lagi milik negara, akan tetapi sudah menjadi milik investor, pemilik modal. Terminologi mencaplok, menguasai dan mengkavling lahan yang digunakan dalam berita ini mengingatkan kita pada sejumlah kejadian di tempat lain dimana lahan negara benar-benar tidak lagi menjadi milik negara, tetapi beralih kepemilikan menjadi milik perorangan atau perusahaan.

Namun khusus dalam hal TNR seluas 102,22 ha di Suwung ini, terminologi itu sangat tidak tepat. Pemprov Bali yang diopinikan begitu buruk oleh media telah bertindak secara tidak terbuka (diam-diam) menjual lahan negara TNR kepada investor, pada kenyataannya sama sekali tidak seburuk itu. Kawasan TNR tetap milik negara. Pemprov Bali juga tetap berkedudukan sebagai pengelola TNR. PT. Tirta Rahmat Bahari (TRB) adalah badan hukum ekonomi (perusahaan) yang mengajukan permohonan untuk dapat mengusahakan pariwisata alam di kawasan TNR. Permohonan ijin itu diajukan pada tahun 2010 dan diperbaharui pada tahun 2011.

Baca Juga :
Bocah 7 tahun melamar kerja di Google

Oleh karena PT TRB mengajukan ijin, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam, maka Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan Pemprov Bali memproses permohonan itu. Instansi teknis yakni Dinas Kehutanan melalui UPT Tahura Ngurah Rai, BKSDA dan instansi yang menangani pariwisata provinsi (Dinas Pariwisata Daerah Bali) lantas mengeluarkan rekomendasi teknis mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, atas dasar kajian teknis itulah Gubernur Bali mengeluarkan ijin prinsip yang jangka waktunya selama 55 tahun, bukan 50 tahun. Ijin yang dikeluarkan Gubernur bukan ijin penguasaan (baca Radar Bali edisi Sabtu, 6 Oktober 2012) akan tetapi ijin pengusahaan. Terdapat pengertian yang sangat berbeda antara penguasaan dengan pengusahaan.

Dijelaskan oleh petugas TNR bahwa dari 9 (sembilan) blok pemanfaatan yang ada di seluruh kawasan TNR, PT TRB hanya mengajukan permohonan di blok pemanfaatan Suwung Kauh. Dijelaskan pula bahwa saat ini belum ada satupun aktivitas fisik yang dilakukan PT. TRB di lokasi disebabkan belum ada apa yang disebut dengan kesepakatan antara Pemprov Bali dengan investor mengenai apa dan bagaimana sistem pengusahaan serta bagi hasilnya. Kegiatan fisik baru akan dilaksanakan apabila kesepakatan itu sudah tersusun. Dalam penyusunan kesepakatan itulah nantinya pihak legislatif akan dilibatkan.

Beberapa catatan yang penulis dapatkan dari lokasi adalah, pihak TNR melarang keras apabila pada nantinya PT. TRB menebang pohon untuk melakukan aktivitas fisik. Gazebo serta restoran yang dibangun bukan didalam areal hutan, tetapi dipermukaan air laut alias terapung. Untuk diketahui, saat ini saja sudah ada bangunan permanen MIC didalam areal ini. Foto yang disajikan dalam berita tidak sesuai fakta karena diareal hutan TNR Suwung Kauh sama sekali tidak ada alat berat maupun pemotongan mangrove.

Baca Juga :
Ingesting laborous Shakes

Jadi, berdasarkan informasi dan hasil peninjauan lapangan yang penulis lakukan pada hari Minggu, 7 Oktober 2012, terdapat sejumlah ketidaksesuaian fakta antara yang dimuat media dengan kenyataan di lapangan sehingga terkesan bahwa berita media adalah kebenaran yang telah dibingkai sehingga benar menurut kepentingan penulis berita, namun tidak benar karena tidak sesuai fakta lapangan.

I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP