Keterangan foto: Ketua DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK. MM Senin (31/5) menerima pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Propinsi Bali yang dimpin oleh ketuanya Ni Luh Nilawati, SH MM/MB

Badung (Metrobali.com) –

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK. MM Senin (31/5) menerima pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Propinsi Bali yang dimpin oleh ketuanya Ni Luh Nilawati, SH MM.

Menurut Nilawati, Kedatangan LBH APIK Bali ini ke Ketua DPRD Badung untuk meminta saran dan dukungan berbagai kegiatan menunjang kegiatan LBH APIK. Selama ini dukungan dari Pemkab Badung sangat dirasakan. Dukungan ini diharapkan tetap berlanjut.

Menanggapi aspirasi pengurus LBH APIK Bali itu, Putu Parwata sangat mengapresiasi keberadaan lembaga hukum itu. Terbukti kekerasan anak dan perempuan di Badung bisa ditekan serendah mungkin.

“Lembaga hukum perempuan dan anak, mereka selalu aktif berkoordinasi dengan kami, jadi kami mendorong supaya mereka melakukan program kerjanya bersama-sama dengan OPD,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Putu Parwata.

Putu Parwata mengatakan, program LBH APIK Bali ini sangat bagus. “Dengan program-program yang akan mereka laksanakan, yaitu sosialisasi kekerasan perempuan, pernikahan di bawah umur, dan kekerasan anak adalah program yang sangat positif.

“Nah program ini yang bagus. Dan, kami akan aktif ikutkan mereka, supaya mereka bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, kita sinergikan sehingga benar-benar pengawasan perempuan dan anak ini untuk di Badung rendah kasusnya,” kata Putu Parwata.

Dikatakan, walaupun kini di masa Covid-19, akan tapi jangan sampai asa meningkat kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur serta kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Baca Juga :
BPJS Kesehatan Luncurkan Fitur Mobile Screening

“Dan kita harapkan lembaga-lembaga swasta atau peran kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya ikut aktif menangani persoalan kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Badung,” kata politisi PDI Perjuangan Badung ini. (SUT-MB)