Okky Asokawati

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyatakan, Menaker Hanif Dhakiri harus segera melakukan terobosan terkait TKI di luar negeri sebagai tindak lanjut atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke tiga negara.

“Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekruitmen calon TKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib calon TKI dan TKI,” kata Okky di Jakarta, Senin (9/2), terkait kunjungan kerja Presiden ke Malaysia, Brunei dan Filipina.

Dia menegaskan, Menaker Hanif Dhakiri yang juga menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan bisnis “as usual”. “Dan segera membuat serta melakukan ‘road map’ untuk pengiriman tenaga-tenaga yang ‘skilled full’ atau formal,” katanya.

Kalau hal itu tidak dilakukan, kata dia, maka tidak akan terjadi perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan khususnya TKI di luar negeri.

Okky belum yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi akan serta merta ada perbaikan penyelesaian masalah TKI di Malaysia. Karena memang keberpihakan dari negara dalam melakukan rekruitmen, pengawasan keberangkatan dari pihak Imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, belum kuat.

“Saya selalu meminta kepada pihak Kemenaker sejak periode Menteri Muhaimin Iskandar untuk membuat ‘road map’ terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada 2017,” katanya.

Namun sampai sekarang “road map” tersebut belum pernah ada. “Dan kembali saya meminta kepada Menaker Hanif Dhakiri,” katanya.

Menurut dia, sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi. Situasi ini jauh berbeda dengan tenaga informal yang dikirim dari Filipina.

“Sistem rekrutmen, pelatihan, pengiriman dan pengawasan di negara penempatan sangat intens. Negara hadir di situ.

Jadi masalah TKI informal kita bisa atasi dari dalam negeri,” kata legislator dari Dapil DKI Jakarta II (Jaksel dan luar negeri) itu.

Menurut dia, program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari dua negara, Indonesia dan Malaysia, sejak pemerintahan sebelumnya era Menteri Muhaimin Iskandar ternyata tidak serta-merta bisa menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa.

“Langkah tersebut tidak seketika akan menyelesaikan masalah,” katanya. AN-MB