Ilustrasi

Denpasar, (Metrobali.com)-

Dalam sebuah diskusi di Fakultas Hukum UGM, disimpulkan ada lima mitos palsu yang harus dibongkar di era pemerintahan Jokowi, yakni: satu, Jokowi adalah orang baik. Kedua, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memegang jabatan publik. Ketiga, mitos pemimpin muda. Keempat, perlunya pemimpin tegas, sekaligus “gemoy” untuk menarik pemilih dari generasi Z. Kelima, Presiden netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.

Hal tersebut dikatakan IGde Sudibya,aktivis demokrasi, pengamat ekonomi politik, Senin 27 November 2023 menanggapi hasil diskusi di Fakultas Hukum UGM.

Dikatakan, mari Kita bongkar mitos pertama, Jokowi orang baik, dengan indikasi sbb: beredarnya video dari Sekda Wali Kota Solo di era Jokowi sebagai Wali Kota yang menelanjangi kepemimpinan yang bersangkutan semasa menjadi Wali Kota, langsung mendegrasi mitos ini.

Di samping fakta-fakta lainnya, lanjut Gde Sudibya dalam hitungan hari, mengambil inisiatif merivisi UU KPK yang “mengamputasi” kewenangan lembaga ini ditengah penolakan masyarakat sipil yang begitu luas.

” Hal ini jauh panggang dari api” terhadap janji kampanyenya di periode pertama, untuk menaikkan anggaran KPK sepuluh kali lipat. Pelolosan revisi UU Minerba super kilat, sekitar lima belas hari, di tengah penolakan keras gerakan masyarakat sipil,” kata I Gde Sudibya aktivis prodemokrasi.

Menurut pengamat, revisi UU ini, telah membatalkan pengembalian ratusan ribu dan bahkan jutaan hektar HPH dan hak-hak tanah lainnya ke negara (sesuai ketentuan pasal 33 UUD 1945), untuk kembali dikuasai oleh pemegang HPH lama dengan perpanjangan waktu 99 tahun.

Pemegang HPH lama dan rekan oligarkinya, istilahhya L4 (lu lagi, lu lagi). UU Omnibus Law Cipta Kerja, “jilid” satu, UU yang sejak awal ditolak oleh kaum buruh, karena sangat memanjakan investor, liberal kapitalistik, akan mempertajam ketidakadilan sosial ekonomi, telah dibatalkan secara substansial oleh MK , dengan amar putusan untuk dilakukan perbaikan oleh pemerintah dalam kurun waktu dua tahun.

Dikatakan, “Boro-boro” melakukan perbaikan, pemerintah justru menerbitkan Perpu baru, yang kemudian disahkan DPR sebagai UU.

“Info dan fakta di atas, plus “penyelundupan” hukum dalam Keputusan MK no.90 yang kontroversial tersebut telah mendegradasi secara tajam, mitos Jokowi orang baik,” kata Sudibya.

Dikatakan, mitos kedua sampai keempat, telah “ditelanjangi”secara beramai-ramai, mulai terbitnya Deklarasi Juanda yang ditandatangani oleh ratusan intelektual, “sowan”nya sejumlah intelektual ternama ke Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah

” Protes mahasiswa yang menolak politik dinasti di banyak kota, tagar luas di media sosial #Kami Muak, “mengharu birunya” kritik dari banyak komedian terhadap politik dinasti ala Jokowi, yang membongkar secara amat sangat telanjang mitos ke dua sampai ke lima di atas,” kata I Gde Sudibya,aktivis demokrasi, pengamat ekonomi politik. (Adi Putra)