Membangun ‘Negeri Seribu Sungai’

Ambon (Metrobali.com)-

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan undang-undang pemekaran wilayah membawa dampak positif bagi peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terpencil dan sangat terisolasi.

Tidak ketinggalan, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dulu merupakan wilayah Kabupaten Maluku Tengah kini terus memacu pembangunan sehingga mengalami perkembangan cukup pesat.

Pada era 1980-an hingga 1990-an, Bula yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Searm Bagian Timur hanyalah sebuah kota kecil dan memiliki satu ruas jalan utama yang tidak lebih dari satu kilometer.

Kota ini juga dikelilingi hutan rimba serta banyak sungai besar dan kecil sehingga tidak ada jalan darat yang tembus Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah.

Kini kondisinya jauh berbeda, wajah Kota Bula berubah total pascapemekaran wilayah karena banyak infrastruktur jalan, jembatan, gedung perkantoran dan sarana pendukung lain yang dibangun secara bertahap.

“Awal pemekaran, saya bisa membangun enam gedung kantor hanya dengan modal Rp2 miliar pada 2004,” kata Bupati SBT Abdullah Vanath dalam pertemuan dengan tim DPRD Maluku saat melakukan kunjungan pengawasan.

Upaya membangun infrastruktur dengan modal terbatas namun mendapatkan hasil maksimal ketika itu wajar sebab harga material bangunan di pasaran relatif masih murah.

Namun dibandingkan dengan kondisi sekarang, kata Bupati, anggaran Rp2 miliar minimal hanya bisa digunakan untuk membangun satu gedung kantor atau tiga unit mandi, cuci, kakus (MCK).

Sementara untuk membangun sarana jalan dan jembatan yang melintasi begitu banyak sungai besar dan kecil tentunya membutuhkan dukungan dana pemerintah provinsi maupun kabupaten yang cukup besar.

Faktanya, SBT merupakan salah daerah yang mendapat porsi anggaran relatif kecil dari dana APBD Maluku.

“Memang sebagai Bupati, saya juga sangat paham tentang kebijakan anggaran pemprov dan kalau boleh saya usul ke depan berapa pun kemampuan provinsi mau kasih ke kita, tak usah banyak-banyak,” ujarnya.

Yang penting usul Pemkab SBT melalui musrenbang yang setiap saat dibuat bisa disesuaikan dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Kami minta obat sakit kepala, tetapi yang diberikan justru obat sakit perut jadi percuma tidak bernilai. Maksudnya saya juga sudah sampaikan ini ke Gubernur bahwa kami butuh banyak tapi kemampuan fiskal pemprov juga terbatas dan kami juga sama-sama tahu,” kata Abdullah Vanath.

Kalau misalnya yang dibutuhkan Pemkab SBT 20, tetapi yang dialokasi hanya lima, itu tidak masalah yang penting skala prioritasnya diberikan ke SBT untuk menentukan mana-mana yang jadi prioritas dalam pembiayaan itu.

Pada penghujung masa pemerintahannya pada akhir 2015, Bupati juga memprogramkan pembangunan ruas jalan dari Banggoi menuju Werinama sebab dinilai lebih efisien dan ekonomis bagi masyarakat ketimbang melintas ruas jalan Besi yang disebut jalur ‘SS’.

Jarak tempuh Banggoi-Werinama tidak sampai 100 Km, berbeda dengan Masohi-Bula yang melintasi jalur SS sekitar 300 Km.

Jadi kalau harga barang kebutuhan pokok di Kota Bula agak mahal itu bisa dimaklumi sebab pedagang menyewa mobil dari Kota Ambon dan melintasi jalur SS juga mahal.

“Sekarang di Aernanang sudah dibangun dermaga feri namun belum bisa difungsikan, sebab kondisi jalannya belum terlalu baik,” katanya.

Dapat Bantuan Balai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT Nurdin Mony mengakui pihaknya mendapatkan bantuan Balai Jalan Nasional (BJN) Wilayah Maluku untuk membangun dua jembatan strategis menuju bandara Kufar.

“Kalau menyangkut pembangunan Badara Kufar itu bukan kewenangan kami, tetapi pekan lalu sudah ada rencana maskapai penerbangan milik Susi Air untuk melakukan uji pendaratan di sana, hanya saja tertunda dan dua jembatan penghubung masih sementara dibangun,” kata Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten SBT, Nudin Mony di Bula, Jumat.

Akses jalan dari Bula menuju bandara memang sudah dihotmix semua, dan tahun ini pihak Balai Jalan wilayah Maluku akan membantu dari jalan lintas Seram menuju bandara.

Hanya saja kata Nurdin Mony, kendalanya dua jembatan yang belum selesai dibangun sehingga kalau didorong oleh pihak balai maka mudah-mudahan akan diselesaikan segera.

“Dari bandara Kufar menuju Kota Bula itu 124 kilo meter melewati begitu banyak sungai bear dan kecil, namun ada tiga sungai yang kondisinya cukup berat, tetapi Pemkab SBT juga telah membangun sejumlah jembatan lain yang menjadi akses warga dari bandara sampai kota,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab SBT juga telah melanjutkan pembangunan jalan alternatif Werinama-Banggoi yang awalnya dibangun Pemprov Maluku.

“Saya sudah sering menyampaikan ini pada raker Dinas PU se-Maluku tetapi tidak dilanjutkan sehingga Pemkab SBT ambil alih menyelesaikannya hingga bisa difungsikan, meski masih terbatas untuk kendaraan roda dua karena baru disirtu,” ujar Nurdin Mony.

Ruas jalan Werinama-Banggoi hanya berjarak 75 Km dan memudahkan masyarakat dari Werinama hingga Banggoi.

“Awalnya hanya berupa penggusuran oleh pemprov dan kita lanjutkan untuk hotmix namun masih non status dan sekarang ini sudah dijadikan jalan strategis nasional,” katanya.

Nudin Mony menambahkan jalur jalan nasional dari pertigaan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah khususnya hingga masuk pasar Bula, Kabupaten SBT sudah berstatus jalan nasional.

Kemudian ruas jalan Bula-Waru sampai sekarang sudah hotmix itu jalan provinsi tetapi didukung oleh pihak balai karena Dinas PU SBT sering berkoordinasi.

Selanjutnya untuk ruas jalan Tehoru-Laimu-Werinama-Kota Batu-Airnanang yang ada dermaga feri itu adalah jalan strategis nasional.

Rp47 Miliar Pengganti satker pada Balai Jalan Nasional Wilayah Maluku, Sutardi mengatakan Kabupaten SBT tahun anggaran 2015 juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN senilai Rp74 miliar untuk melanjutkan program pembangunan jalan.

“Mudah-mudahan akan ada lagi penambahan dana dalam APBN Perubahan tahun ini sehingga infrastruktur jalan di daerah itu semakin ditingkatan,” ujarnya.

Dalam tahun anggaran 2014, alokasi dana secara khusus untuk pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten SBT senilai Rp100 miliar.

Anggaran tersebut, kata Sutardi, dimanfaatkan untuk program pelebaran jalan sepanjang 35,5 kilometer.

“Semua wilayah Pulau Seram kami yang tangani pembangunan infrsatruktur jalannya dan saya membawahi lima PPK,” ujar Sutardi.

Untuk PPK pertama, wilayah kerjanya dimulai dari Kairatu (Pulau Seram) Kabupaten Seram Bagian Barat sampai simpang Waipia, Kabupaten Maluku Tengah.

Kemudian PPK II dari simpang Waipia (Maluku Tengah) hingga Werinama, Kabupaten SBT, dan PPK III dari simpang Waipia sampai Gunung Besi atau yang sebut jalur ‘SS’ karena tikungannya sangat banyak dan melingkar di sepanjanga jalur gunung itu.

PPK IV dimulai dari Besi menuju Kobisonta, kemudian PPK V dari Kobisonta dan berakhir di Desa Waru, Kabupaten SBT.

Jadi Balai Jalan itu tidak dibatasi oleh wilayah kerja dan semua kawasan Pulau Seram itu adalah wilayah pihak balai.

“Khusus untuk ruas jalan strategis nasional rencananya dari Bula ke Waru masih stasioner dan kalau usulan jadi jalan nasional akan kita fokus ke situ termasuk sampai ke Dawang dan Aernanang,” katanya. AN-MB