Melalui Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan “Tangan Dingin” Gubernur Koster, BIPPLH Yakini Bali Bisa Jadi Kiblat Ekonomi Hijau Dunia
Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi.
Denpasar (Metrobali.com)-
Transformasi ekonomi Bali menuju Bali Era Baru benar-benar digarap serius di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dengan visinya Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.
Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera diyakini akan memperkuat posisi Bali sebagai salah satu daerah yang serius mewujudkan green economy atau ekonomi hijau. Terlebih dengan “tangan dingin” kepemimpinan Gubernur Koster yang sangat serius mewujudkan ekonomi hijau ini.
“Bahkan Bali bukan hanya bisa menjadi kiblat green economy nasional tapi bahkan kiblat green economy dunia,” kata Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi yang turut hadir diundang dalam acara peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera pada Jumat (3/12/2021) di Kura-Kura Bali, Denpasar.
Dikatakan green economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan , hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial .
Perbedaan ekonomi hijau dibanding gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban , kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset .
“Green economy atau ekonomi hijau adalah ekonomi saat ini dan ekonomi masa depan untuk mewujdkan peradaban hijau, peradaban modern. Dan Bali sudah menunjukkan keseriusan mewujudkan ekonomi hijau ini di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Wayan Koster,” ujar Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bali Bidang Lingkungan Hidup ini.
BIPPLH juga mengapresiasi prestasi yang kembali diukir Gubernur Bali Wayan Koster yang dihadapan Presiden RI Joko Widodo secara resmi menerima Piagam Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah 2021 di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Bappenas RI, Suharso Manoarfa di sela-sela acara peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini.
Piagam Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah 2021 di bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon merupakan hasil kerja nyata yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster bersama pasangannya, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dengan visinya Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.
“Penghargaan itu memang sudah harus diterima Gubernur Bali yang sudah menunjukkan betapa seriusnya mewujudkan ekonomi hijau, peradaban hijau. Jangan heran juga ke depan kalau Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini sudah berjalan baik, pemangku kebijakan dalam hal ini Gubernur Bali akan mendapatkan berbagai penghargaan kelas dunia untuk memperlihatkan respect dunia kepada Bali,” kata Subudi yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali, NTT, NTB (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).
Senada dengan pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa BIPPLH juga berharap, dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini dapat direplikasi provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca pandemi Covid-19, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini sangat layak diduplikasi provinsi lain bahkan masyarakat dunia.
“Melalui Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini pemangku kebijakan bersama masyarakat saling berkontribusi membangun perekonomian yang hijau, tangguh dan sejahtera. Dari Bali peradaban eknomi hijau wajib diwujudkan untuk dunia yang sehat, maju, tangguh dan penghuninya sehat sejahtera,” kata Subudi Subudi yang juga penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali.
Pihaknya berharap Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini nantinya agar dilaksanakan on the track dan konsisten serta berkelanjutan. Maka ke depan jangan ada lagi penegakan hukum yang lunak terhadap oknum perusak lingkungan hidup di Bali. Ke depan jangan ada lagi kita lihat alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan gedung,perumahan, villa dan lainnya dengan dalih pengembangan pariwisata. Ke depan jangan ada lagi penambangan galian C yang sembarangan dan tidak berijin di seluruh Bali.
“Karena kalau masih ada pelanggaran lingkungan hidup di setiap jengkal Gumi Bali tentu akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup kita,” tegas pungkas Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata. (wid)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.