Wakil Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Ponda Wirawan memimpin raker dengan sejumlah OPD, Jumat (22/10).

Mangupura, (Metrobali.com)

Komisi I DPRD Badung, Jumat (22/10/2021) menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Raker bertujuan untuk mematangkan program kerja OPD pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan didampingi sejumlah anggota seperti Wayan Edy Sanjaya, Wayan Sugita Putra, GN Sudiarsa, Wayan Loka Antara, serta Yayuk Agustin Lessy. Sementara OPD yang diundang raker terdiri atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesbang Polinmas, Badan Litbang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pemberayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemadam Kebakaran, Kabag Hukum dan HAM, Kabag Pemerintahan, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim).

Semua OPD diberi kesempatan untuk memaparkan program-program yang akan dilakukan pada 2022 serta alokasi anggaran yang diperolehnya. “Silakan apa yang akan dibuat serta berapa anggaran yang diperoleh,” ujar Made Ponda Wirawan.
Kepala DPMPTSP Made Agus Aryawan pada kesempatan itu menyatakan memiliki tugas untuk menarik investasi serta memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sebagai indikator pelaksanaan tugas, katanya, investasi yang ditargetkan Rp 9 triliun, justru terealisasi hingga Rp 10 triliun. Sementara retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) berhasil diperoleh 159 persen target, retribusi mikol 95,25 persen dari target serta retribusi IMTA sudah melewati hingga 102,93 persen. “Ini tahun 2021 dan masih ada waktu beberapa bulan,” tegasnya.

Soal anggaran, katanya, tahun 2022, DPM PTSP hanya memperoleh Rp23 miliar. Anggaran ini sekitar 91 persen habis untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, listrik dan sebagainya. “Karena itu, pada 2022, nyaris tak ada inovasi baru,” ujarnya.
Walau kondisinya seperti itu, anggota Komisi I berharap semua OPD tetap memiiki semangat serta komitmen untuk melakukan inovasi-inovasi. Misalnya dalam hal meningkatkan retribusi serta pelayanan kepada masyarakat.

Setelah DPM PTSP, setiap OPD memaparkan semua program yang akan dilakukan serta anggaran yang diperoleh. Selanjutnya, anggota Dewan mematangkan program-program tersebut termasuk akan memperjuangkan penambahan anggaran program yang memang dinilai mendesak tetapi belum memperoleh alokasi anggaran. (RED-MB)