Matangkan APBD 2025, Ketua DPRD Badung Bersama Ketua TAPD Pimpin Rapat Banggar
Badung, (Metrobali.com)
Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, Senin (11/11/2024) memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung. Rapat yang berlangsung di lantai II Kantor DPRD Badung tersebut membahas pematangan APBD Badung 2025.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Pj. Sekda Ida Bagus Surya Suamba, Wakil Ketua III DPRD Badung Made Sunarta bersama sejumlah anggota DPRD Badung seperti Nyoman Satria, Made Sumerta, Wayan Sugita Putra, Made Retha, dan Made Suryananda Pramana. Hadir juga pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Badung.
Menurut Anom Gumanti, rapat banggar kali ini mengagendakan pembahasan APBD Badung 2025 dari sisi pendapatan. “Hanya pendapatan, karena sisi belanja akan dibahas besok (Selasa, 12 November 2024 red),” ujarnya. Selanjutnya, Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada Ketua TAPD Badung untuk menyampaikan postur APBD Badung 2025.
Menurut Surya Suamba, pendapatan daerah di APBD Badung 2025 dirancang sebesar Rp 10,48 triliun. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 9,6 triliun yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pendapatan daerah berasal dari transfer pusat sebesar Rp 800 miliar. “Dengan begitu, pendapatan daerah pada APBD Badung 2025 dirancang Rp 10,48 triliun,” tegas Surya Suamba yang juga menjabat Kadis PUPR Badung tersebut.
Selanjutnya, di sisi belanja, APBD Badung 2025 merancang Rp 10,5 triliun. Belanja terdiri atas belanja operasi yang di dalamnya untuk gaji pegawai, barang dan jasa, serta hibah bansos sebesar Rp 5,5 triliun. Berikutnya, kata Surya Suamba, ada belanja modal senilai Rp 3,1 triliun untuk belanja tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi serta pengelolaan aset lainnya.
Selanjutnya ada belanja transfer Rp 1,7 triliun untuk bagi hasil dan bantuan keuangan. Masih di belanja, pada APBD Badung 2025 juga dipasang biaya tak terduga Rp 72 miliar lebih. “Secara keseluruhan belanja pada APBD badung 2025 dipasang Rp 10,5 triliun,” tegas Surya Suamba.
Usai menyampaikan gambaran APBD Badung 2025, Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada anggota Dewan untuk mengkritisi APBD tersebut sehingga terjadi pematangan. Tak sedikit tanggapan yang masuk di antaranya dari Nyoman Satria, Made Sumerta, Wayan Sugita Putra, dan Made Retha.
Nyoman Satria menguji data pendapatan dari sejumlah OPD, misalnya pendapatan dari Bapenda Badung tercatat 86 persen dari seluruh PAD. Selanjutnya dia pun mempertanyakan pendapatan dari RSD Mangusada yang mencapai Rp 185 miliar serta pendapatan dari Dinas Pariwisata Rp 107 miliar, serta pendapatan dari BPKAD Badung. “Untuk tiga OPD terakhir, darimana sumber pendapatan tersebut mengingat RSD memerlukan biaya operasional dan pembelian alat yang mahal. Darimana pendapatan itu diperoleh,” ujar Nyoman Satria, politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi tersebut.
Selanjutnya, Made Sumerta mempertanyakan pendapatan dari Tol Bali Mandara. “Saat ini Badung sebagai salah satu pemegang saham di jalan tol tersebut. Berapa pendapatan dari investasi di sana,” ujar Sumerta.
Di bagian lain, anggota Dewan lainnya Made Retha berharap, pendapatan yang dirancang di APBD Badung 2025 bisa tercapai. Dia yakin estimasi yang sudah dipasang sudah sesuai atau mendekati realitas. “Jangan membuat estimasi muluk-muluk tetapi pada akhirnya tidak bisa digapai,” ujar politisi Partai Demokrat dari Kuta Selatan tersebut.
Setelah pematangan dari anggota Dewan, Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD untuk memberikan tanggapan terkait sumber-sumber pendapatan Badung pada 2025. Pada kesempatan itu, Kadis Kesehatan, Direktur RSD Mangusada, Kadis Pariwisata, dan Kepala BPKAD menyampaikan rincian pendapatan di masing-masing OPD. (RED-MB)
