Foto: Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari Partai NasDem Jero Gede Tindih.

Bangli (Metrobali.com)-

Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari Partai NasDem Jero Gede Tindih terus bersuara lantang agar pemerintah daerah serius menggarap berbagai potensi Bangli yang masih tertidur agar bisa lebih cepat mensejahterakan masyarakat.

Bahkan politisi NasDem yang akrab disapa Jero Tindih ini menyebut Bangli ibarat” The Sleeping Giant” alias “Raksasa yang Tertidur” yang pelu segera dibangukan sehingga daerah ini bisa sejajar dengan daerah lain di Bali.

“Bangli seperti The Sleeping Giant, banyak potensi yang belum digarap, banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dengan baik,” kata Jero Tindih, Rabu (26/1/2022).

Bangli memang kabupaten paling kecil dan penduduknya paling sedikit. Tapi dengan daya dukung SDM dan sumber daya alam yang bagus sangat mungkin Bangli menjadi kabupaten yang tidak selalu tergantung pada kabupaten lain.

“Kita memiliki Kaldera Batur yang begitu dikagumi dunia, kita punya potensi di tiga Kecamatan Susut, Tembuku dan Bangli dengan terasering sawah, air terjun, dengan pariwisata tirta. Pariwisata spiritual. Dengan dasar seperti itu apa susahnya memajukan Bangli dan mensejahteran masyarakat Bangli,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangli itu.

Lebih detail lagi soal Kaldera Batur, bagi Jero Tindih Kaldera Batur merupakan salah satu modal kuat Bangli untuk lebih maju lagi jika memang dikekola dengan baik dan pendapatan dari pengeloalan Kaldera Batur ini masuk menjadi bagian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bangli. Namun saat ini masyarakat Bangli belum menikmati kesejahteraan dari pengelolaan Kaldera Batur karena pendapatan yang ada masuk ke pemerintah pusat bukan menjadi PAD Bangli.

“Kaldera Batur ini kan kawasan konservasi yang di bawah lingkup pemerinta pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan. Uang dari kawasan ini banyak sekali yang tidak masuk ke APBD kita, itu kan masuk ke APBN,” ujarnya.

“Contohnya, pendakian Gunung Batur dimana satu orang dikenakan Rp 100 ribu, dan saat pandemi ini saja masuk 200 orang per hari. Belum lagi yang lain. Itu masuk ke kas negara bukan ke PAD Bangli karena itu wilayah pusat. Karenanya Pemda Bangli tidak mungkin memungut di bawah karena bukan wilayah kita,” papar Jero Tindih.

Hal itulah yang diharapkan mampu diperjuangkan oleh Pemda Bangli agar kawasan Kaldera Batur dan potensi alam di sekitarnya Gunung Batur dapat dikelola oleh Pemda Bangli sebagai daerah otonom dan pendapatan masuk ke PAD Bangli. “Tentu kita sangat mungkin mengelola kawasan itu,” tegas Jero Tindih.

Ia mengungakapkan sebenarnya pada tahun 2019  lalu sudah ada MoU Pemda Bangli yang saat itu masih dipimpin Bupati Bangli Made Gianyar dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang diwakili BKSDA. Namun MoU pertama itu belum ditindaklanjuti dengan MoU kedua hingga pengaturan lebih detail pembagian pendapatan dari pengelolaan Kaldera Batur.

“Itu baru MoU pertama belum sampai detail berapa Kabupaten Bangli dapat dari pengelolaan Kaldera Batur dan berapa disetor ke pusat. Menindaklanjuti MoU ini harus ada MoU kedua. Untuk MoU kedua ini Pemda Bangli harus diwakili Badan Hukum dan Badan Hukum kan sudah ada yakni Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti. Kenapa itu tidak ditindaklanjuti, ini potensi kan PAD,” papar Jero Tindih.

Karenanya politisi NasDem asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani ini mendorong Pemda Bangli menindaklanjuti MoU ini agar bisa mendapatkan tambahan PAD dari pengelolaan Kaldera Batur. “Saya yakin pembagian ini akan lebih banyak masuk ke pemerintah daerah kalau memang diperjuangkan dengan serius,” pungkas Jero Tindih. (dan)