Marty: Kebijakan Abbott Soal Pencari Suaka Melanggar HAM

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa tak mempersoalkan ketidakhadiran Perdana Menteri Australia, Tony Abbott pada Konferensi Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific yang digelar di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, pemerintah sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan. “Yang penting kita sudah undang,” imbuhnya di sela pertemuan OGP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (6/5).

Marty memastikan jika ketidakhadiran Tony Abbott pada acara yang digelar 6-7 Mei 2014 itu tak mengganggu jalannya konferensi. “Saya kira bukan sesuatu yang membuat kita menjadi bermasalah, karena konferensi berjalan dengan baik,” tegas dia.

Menurut dia, antara Indonesia dan Australia tak ada konflik yang tengah melanda. Hanya saja, ada masalah yang mesti dikelola bersama. “Tidak ada konflik tapi ada masalah harus dikelola,” imbuhnya.

Menurut dia, seperti sudah disampaikan sebelumnya, ada enam langkah yang telah ditetapkan oleh presiden dan harus dijalankan secara bersama-sma dengan Menteri Luar Negeri. Hal yang paling mendapat perhatian adalah persoalan pencari suaka.

“Dan, masalah itu dibuktikan dengan pemulangaan. Ada pemulangan paksa. Itu membuktikan bahwa kebijakan Abbott tidak berhasil. Kebijakan unilateral memaksa pencari suaka, mengancam dan melanggar hak asasi mereka. Dan, kebijakan ini tidak membawa hasil,” imbuhnya. JAK-MB