pembinaan
Denpasar (Metrobali.com)-

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 oleh BPK RI tak membuat Pemprov Bali berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut justru menjadi cambuk bagi Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajarannya untuk terus melakukan pembenahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Demikian dijelaskan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dalam siaran persnya, Rabu (30/7).
Lebih jauh Dewa Mahendra menjelaskan, setelah meraih opini terbaik dari BPK RI, Pemprov Bali makin terpacu untuk mengoptimalkan berbagai langkah dan strategi guna mempertahankan prestasi tersebut. Peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal juga makin dioptimalkan. Lebih dari itu, Gubernur juga menugaskan Wagub Ketut Sudikerta untuk melakukan pembinaan ke seluruh SKPD. Dengan didampingi Inspektur Pemprov Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.SI, Wagub Sudikerta secara marathon melakukan pembinaan ke SKPD. Hingga saat ini, sedikitnya 15 SKPD telah didatangi Wagub Sudikerta yang didampingi Inspektur Ketut Teneng. “Pembinaan ini nantinya akan dilakukan secara berkesinambungan hingga seluruh SKPD memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik guna mempertahankan opini WTP,” jelas Karo Humas. Selain erat kaitannya dengan pengawasan internal, pembinaan keliling ini juga bertujuan mengawal suksesnya pelaksanaan berbagai program Bali Mandara Jild II, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Pulau Dewata.
Masih dalam upaya memantapkan strategi mempertahankan WTP, Gubernur Pastika secara khusus mendatangkan Ketua BPK RI untuk memberi pengarahan bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Bali. Sejatinya, tambah Dewa Mahendra, pengarahan semula dijadwalkan pada Sabtu (26/7) lalu. Namun karena kesibukan Ketua BPK RI, pengarahan diundur dan rencananya akan dilaksanakan pada Jumat (1/8). Selain menghadirkan pimpinan SKPD, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bali juga diundang dan sangat diharapkan kehadirannya dalam forum ini. Dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 500 orang, pengarahan juga menyertakan perwakilan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pengurus Barang di lingkungan Pemprov Bali. Dalam pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali tersebut, jajaran Pemprov Bali diharapkan dapat menggali lebih banyak lagi strategi  mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta menyatukan barisan untuk berperan aktif dalam mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun selanjutnya. AD-MB