Denpasar (Metrobali.com)-

Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali sebagai wadah tunggal seluruh desa pakraman (desa adat) di Bali sangat menyesalkan sikap-sikap  dan perilaku-perilaku anarkis yang dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun di wilayah NKRI ini. Sikap-sikap dan perilaku anarkis bukanlah wujud demokrasi, lebih-lebih bukan wujud demokrasi Pancasila, namun merupakan wujud kebebasan yang tidak bertanggung jawab atau penyalahgunaan kebebasan. Demikian antara lain keterangan pers yang diterima Metrobali.com, Minggu (4/11) pukul 11.30.

Peristiwa-peristiwa anarkis belakangan ini marak terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Semakin lama peristiwa-peristiwa anarkis dengan berbagai latar belakang  konflik, seperti konflik politik, konflik sumber daya alam, suku, agama, ras, dan sebagainya itu justru semakin marak dan eskalasinya cenderung semakin membesar. Peristiwa-peristiwa anarkis yang destruktif bahkan telah banyak memakan korban harta benda bahkan nyawa.

Sekadar menunjuk beberapa contoh, peristiwa anarkis terjadi hampir merata di wilayah Indonesia, dari ujung timur sampai barat, seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Ambon, Poso, Kalimantan Madura, Jawa Barat, dan yang terakhir terjadi di Lampung Selatan. Aksi-aksi anarkis yang terjadi tidak hanya karena perbedaan-perbedaan yang prinsipil, tetapi tidak jarang pula terjadi karena masalah-masalah kecil sepele yang seharusnya mudah diselesaikan dengan dialog, musyawarah,  dan saling memaafkan, tetapi tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga menodai sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peristiwa-peristiwa anarkis yang semakin menjadi-jadi telah menimbulkan anggapan atau paling tidak telah menimbulkan citra negatif bahwa telah terjadi pembiaran oleh pemerintah; bahwa pemerintah kelihatan sangat lemah; bahwa negara sering absen pada setiap gerakan massa yang anarkis, bahkan seolah-olah hukum telah tidak ada di Negara ini. Peristiwa-peristiwa anarkis yang tidak mampu diatasi dengan baik dan terhormat  di negeri ini telah menimbulkan penilaian bahwa bangsa Indonesia telah salah menafsirkan kebebasan sehingga menimbulkan kebebasan yang kebablasan, bahwa bangsa Indonesia telah meninggalkan cara berdemokrasi para leluhurnya, yaitu demokrasi Pancasila yang mengedepankan semangat musyawarah dan kekeluargaan. Peristiwa-peristiwa anarkis itu juga telah menimbulkan penilaian bahwa bangsa Indonesia telah salah menafsirkan, menempatkan, dan melaksanakan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks negara.

Baca Juga :
Pastika Ngaku Pernah Ditanya Jokowi Soal Penyokong Dana Reklamasi Benoa

Kalau sikap-sikap dan atau perilaku-perilaku anarkis demikian tidak sesegara mungkin diakhiri dengan tindakan hukum yang pasti dan tegas, maka tindakan anarkis akan semakin memberikan inspirasi kepada kekuatan-kekuatan mayoritas untuk menindas kaum minoritas dan yang kuat akan memakan yang lemah. Keadaan yang demikian dapat saja diartikan bahwa bangsa Indonesia telah keluar dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang notabene adalah perjanjian luhur bangsa.

Peristiwa-peristiwa anarkis ini kalau tidak mampu diatasi dan dihentikan dalam waktu yang segera, maka tidak mustahil akan menimbulkan kekacauan lebih parah yang lebih mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang selanjutnya dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kondisi yang demikian tentunya sangat memprihatinkan dan menyedihkan bagi segenap Bangsa Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, kami Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali sebagai wadah tunggal seluruh desa pakraman (desa adat) di Bali menyatakan sikap sebagai berikut. Sangat menyesalkan sikap-sikap  dan perilaku-perilaku anarkis yang dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun di wilayah NKRI ini.

Sikap-sikap dan perilaku anarkis bukanlah wujud demokrasi, lebih-lebih bukan wujud demokrasi Pancasila, namun merupakan wujud kebebasan yang tidak bertanggung jawab atau penyalahgunaan kebebasan. Mendesak Pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk segera mencegah dan seterusnya menghentikan sikap-sikap dan perilaku anarkis di seluruh Indonesia.

Mendesak Pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk mampu menempatkan secara hukum, bahwa kedudukan hak asasi manusia dan hak-hak negara berdaulat harus didudukkan secara seimbang dan berkeadilan di mana hak-hak negara, kepentingan-kepentingan negara, harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan hak-hak dan atau kepentingan golongan, kelompok, lebih-lebih hak-hak dan atau kepentingan individu.

Baca Juga :
Kematian Akibat Rabies Menurun 68%

Mendesak Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk berani melaksanakan dan mengedepankan hak-hak negara. Mendesak Pemerintah untuk segera memberikan prosedur tetap (protap) yang pasti dan tegas sebagai perlindungan hukum kepada aparat negara, khususnya aparat keamanan, dalam menghadapi sikap-sikap dan perilaku anarkis.

Menghimbau seluruh bangsa Indonesia dengan segenap tumpah darahnya untuk selalu mengedepankan jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan, semangat kebersamaan sesama bangsa Indonesia, sesama umat manusia, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan atau dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Semoga pernyataan sikap ini dapat bermanfaat bagi segenap bangsa Indonesia untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup selama-lamanya. Kedamaian dan keharmonisan hidup adalah modal pokok pembangunan bangsa di segala bidang. (*)