Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Jakarta (Metrobali.com)-

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemberitaan mengenai banyak pejabat pemerintah sering dipelintir oleh media.
Hal ini Mahfud sampaikan dalam sesi diskusi dengan Dewan Pers dan pimpinan asosiasi media massa.

Menurut Mahfud, media mainstream seharusnya tidak turut menyebar hoaks dan sensasi. Hal ini agar berita yang dihasilkan objektif, menyejukkan, dan memotivasi masyarakat.

“Seharusnya media mainstream menjaga diri agar tidak ikut-ikutan menyebar sensasi dan hoaks,” kata Mahfud, Rabu (4/8) malam.

Mahfud mengaku memahami bahwa dalam penulisan judul, media menggunakan teknik click bait. Hal ini bertujuan agar pembaca tertarik dan mengeklik tautan berita itu.

Bagi Mahfud, hal tersebut tidak masalah selama pembaca tidak diarahkan pada kesimpulan yang salah oleh judul tersebut.

“Buat saya, itu tidak masalah sepanjang yang dilakukan tidak mengarahkan pembaca untuk membuat kesimpulan salah atas judul berita itu. Apalagi kalau judulnya sudah jelas-jelas salah,” ujarnya.

Dalam forum itu, Mahfud menyebut bahwa informasi yang beredar di masyarakat saat situasi pandemi sekarang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya informasi hoaks merajalela, terutama di media sosial. Ia menyebut, sepanjang 23 Januari hingga 3 Agustus ini terdapat 1.827 informasi hoaks seputar Covid-19. Sebanyak 278 di antaranya berkaitan dengan vaksin.

Meski informasi hoaks telah di-take down oleh pemerintah, hoaks tersebut terus saja bermunculan dan semakin banyak.

Ia menekankan bahwa peran media massa dibutuhkan untuk mengimbangi dengan berita yang kredibel.

“Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoaks di media sosial,” tutur Mahfud.

 

Sumber : Antaranews.com