Denpasar (Metrobali.com)-

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas, dan efisien atau “strong leadership” sebagai kunci menegakkan hukum dan keadilan.

“Rasanya sudah saatnya kita berhenti terlalu banyak berwacana sebab yang diperlukan sekarang adalah bertindak dengan kepemimpinan yang kuat, tegas, dan efektif serta pengambil keputusan dengan cepat dan cermat,” katanya dalam diskusi Forum Rektor Indonesia Regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur di kampus Universitas Udayana Denpasar, Sabtu (22/6).

Dia menjelaskan bahwa kriteria menjadi pemimpin yang kuat, tegas, dan efisien tak harus menjadi sarjana hukum dan tidak harus berlatar belakang militer.

Selain itu karakter yang lainnya adalah harus bersih dan berani, konsisten dalam sikap dan ucapan, serta mampu memandu rakyat berdasarkan visi konstitusional.

Mahfud menjelaskan bahwa pemberantasan kemiskinan untuk menuju kesejahteraan umum merupakan kebijakan dasar penegakan hukum dan keadilan.

Dia melihat masih banyak ada faktor kesenjangan karena banyaknya kemiskinan meskipun pertumbuhan ekonomi secara makro tumbuh bagus.

“Hukumnya tidak tegak, keadilan jadi komoditas. Penyelesian kasusnya saling sandera,” kata pria yang pernah menjadi Menkumham dan Menhan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Mahfud mengutip statistik BPS yang menemukan bahwa 28 juta orang berpenghasilan Rp250 ribu per bulan, sedangkan di sisi lain ada 70 juta orang berpenghasilan Rp350 ribu per bulan.

Sekitar 100 juta orang berpenghasilan Rp1,5 juta hingga Rp5 juta per bulan.

“Bank Dunia menentukan batas kemiskinan adalah 2 dolar Amerika Serikat setiap orang. Jika menggunakan ukuran itu, maka orang miskin di Indonesia lebih dari 100 juta orang,” katanya.

Mahfud MD menilai bahwa ada tigal hal yang menjadi landasan untuk melakukan tugas pemerintahan yakni kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat dan cepat, serta penetapan kebijakan priritas.

“Melalui rapat-rapat atau kajian akademis, kita bisa dengan mudah merumuskan prioritas kebijakan,” kata pria kelahiran Sampang, Jatim, 56 tahun silam itu. INT-MB