Menurut dia, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (25/11), dampak langsung aksi unjuk rasa terhadap perekonomian memang tidak terlihat. Tetapi jika dilakukan terus menerus dikhawatirkan akan merugikan masyarakat.

“Tapi kalau (unjuk rasa dilakukan) terus-terusan yang rugi kan rakyat kita juga. Keadaan ekonomi global sekarang ini, seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu baik, kita masih sedikit naik. Nah kalau kita bikin persoalan-persoalan sendiri, tidak percaya pada hukum, nanti orang mempertanyakan apakah betul Indonesia ini negara hukum.” katanya pada pembukaan Kongres XVII Muslimat NU di Jakarta, Jumat.

Ia mengimbau para pemimpin dan intelektual untuk tidak membuat keadaan menjadi lebih runyam. Mantan Menko Polhukam itu meminta agar masyarakat percaya pada proses hukum yang tengah berjalan.

“Saya ingin imbau kepada para kaum intelektual kita ini yang selalu bersilang pendapat, mari duduk bersama sambil mengawal proses hukum hingga tetap di arah yang benar. Kita harus menghormati hukum,” katanya.

Luhut menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi untuk aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang.

“Kita antisipasi, kami monitor, dan pada hari ini sudah baik. Banyak tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang sudah mengimbau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya lihat reaksinya sejauh ini cukup bagus,” ujarnya.

Sejumlah organisasi keagamaan berencana menggelar aksi unjuk rasa pada doa bersama pada 2 Desember 2016.

Unjuk rasa tersebut bertujuan mendesak polisi agar segera menahan tersangka kasus penistaan agama, Basuki T. Purnama alias Ahok.

Berdasarkan kajian Bank Indonesia, asumsi dampak kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp2,9 triliun akibat penurunan sektor konsumsi hingga 60 persen dan aktivitas lainnya sebanyak 30 persen.

Kerugian transaksi penurunan omzet ditaksir mencapai Rp500 miliar dengan asumsi perhitungan toko yang tutup 20.000 toko beromzet rata-rata Rp25 juta per hari. Ant