“Saya sepakat dengan Wakil Presiden karena memang harus ada kajian ulang yang lebih mendalam,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (12/12).

Wakil rakyat dari Fraksi Golkar tersebut berharap kajian dilakukan secepatnya, mengingat waktu pelaksanaan UN sudah tidak lama lagi.

“Pengkajiannya apakah selesai bulan ini atau tidak, harus dilihat lagi. Kalau bicara waktu masih ada waktu, tapi harus diingat karena sudah tak lama,” ucapnya.

Ia menyampaikan saat rapat kerja dengan menteri terkait sebelum dilakukan rapat terbatas, Komisi X memberikan dukungan namun tetap minta ada evaluasi dan tidak tergesa-gesa memutuskan dengan alasan menyangkut banyak siswa.

Mantan Ketua DPD I Golkar Jatim itu juga menegaskan bahwa adanya moratorium bukan berarti harus dihilangkan, tapi bersifat sementara sambil dilakukan perbaikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengatakan pemerintah menolak atau tidak menyetujui usulan moratorium UN, tapi diminta kaji ulang.

Orang nomor dua di Indonesia itu menjelaskan, penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan.

“Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antardaerah,” kata Wapres di Istana Wapres. Ant