Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Emiliana Sri Wahjuni bersama rombongan Komisi IV DPRD Kota Denpasar.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Emiliana Sri Wahjuni mendorong Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar untuk lebih gencar mensosialisasikan program pendidikan pranikah.

Keberadaan program ini dipandang penting, vital dan strategis selain untuk mencegah dan mengurangi berbagai masalah sosial dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, program tersebut juga sebagai upaya mencegah pernikahan usia anak dan perceraian.

“Program pendidikan pranikah ini harus lebih digaungkan lagi sebagai bekal dan pondasi awal untuk mengarungi kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan sejahtera,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Sis Emil ini ditemui usai Komisi IV DPRD Kota Denpasar berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, Jumat (11/3/2022).

Program pendidikan pranikah ini untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai seperti terutama kesiapan, fisik, biologis, dan menjadi orang tua.

“Dikira menikah gampang, padahal butuh kematangan emosi, harus kuat mental, mandiri secara ekonomi. Jadi nikahnya bukan untuk main-mainan, agar tidak ada tingkat perceraian yang tinggi,” ujar srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Saat ini keluarga menghadapi banyak tantangan. Seperti tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, perkawinan anak, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita, gizi buruk, dan penularan HIV dan AIDS, ibu kepala rumah tangga, anak kepala keluarga, terorisme radikalisme, kemiskinan, dan pandemi Covid-19.

Karenanya Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini memandang pendidikan pranikah bisa memegang peranan penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menekan angka perceraian yang tinggi dan berbagai persoalan sosial lainnya di keluarga.

“Tiap bulan ada 100 kasus kekerasan seksual di Denpasar, HIV ada 40 kasus per bulan. Jadi persoalan-persoalan ini harus bisa dicegah sejak awal salah satunya dengan pendidikan pranikah,” ungkap ibu dari dua orang putri ini.

Pendidikan pranikah juga sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan anak di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. “Kasus pernikahan di bawah umur masih jadi PR kita, banyak pasangan muda kandas di awal perkawinan karena belum matang secara psikologis maupun ekonomi dan aspek lainnya,” tutur Sis Emil.

Pendidikan pranikah harus diberikan kepada remaja atau siswa-siswi yang sudah memasuki usia pranikah, yakni usia 17- 18 tahun. Para remaja yang telah masuk usia pranikah dan pasangan calon pengantin, harus dibekali sejumlah pengetahuan penting.

Di antaranya menyangkut Undang-Undang tentang Perkawinan, UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga harus mengetahui pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual, relasi dan pembagian peran atau tanggung jawab yang adil antara suami dan istri.

Pendidikan pranikah ini juga penting untuk memberikan pemahaman tentang delapan fungsi keluarga terdiri dari fungsi agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial dan budaya, serta lingkungan.

“Orang-orang sebelum menikah harus tahu seperti apa berkeluarga dan delapan fungsi keluarga. Kalau delapan fungsi keluarga dijalankan dengan baik maka tidak akan ada masalah. Keluarga akan benar-benar sebagai tempat paling baik untuk pembentukan karakter anak,” imbuh Sis Emil.

Dirinya berharap program pendidikan pranikah ini juga bisa dikemas dengan menarik dan kreatif sehingga pesan-pesan edukatifnya dapat dicerna dengan mudah oleh para remaja. Salah satunya bisa dikemas dalam bentuk video tiktok yang memang sekarang sedang hits.

Diperlukan juga keterlibatan kepala lingkungan setempat, perbekel dan pihak desa adat untuk bersama-sama mensukseskan program pendidikan pranikah ini sebab tidak sedikit pula yang tidak tahu dan tidak tersentuh program ini.

Di sisi lain wakil rakyat yang sangat konsern pada isu-isu perempuan dan anak ini juga prihatin dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana penanganannya juga masih belum optimal, salah satunya terkendala keberadaan dokter forensik. Karenanya Sis Emil berharap Pemkot Denpasar juga merekrut dokter forensik untuk di RSUD Wangaya Denpasar.

“Keterbatasan dokter forensik ini mempersulit korban KDRT yang mau buat laporan ke kepolisian. Kami harapkan Pemkot harus merekrut dokter forensik untuk di RSUD Wangaya agar bisa membantu,” pungkas Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar yang membidangi kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, sosial dan tenaga kerja, kebersihan dan pertamanan, pariwisata dan lain-lain ini. (wid)