Denpasar (Metrobali com) 

 

Sengkarut problematika sekolah swasta di Bali mencuat dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Denpasar, Jumat (17/2/2023). Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali dalam audiensi secara blak-blakan mengadukan nasibnya.

Dipimpin Ketua BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, menjelaskan kondisi sekolah-sekolah swasta diBali, khususnya tingkat SMA/SMK. “Kami keberatan dengan Pemprov Bali yang terus membangun sekolah. Dasarnya adalah tamatan SMP pada 2022 berjumlah 66 ribu siswa , sedangkan daya tampung SMA/SMK di Bali mencapai 86 ribu siswa. Jadi ada kelebihan bangku sebesar 20 ribu,” urai Ngurah Ambara.

Ambara pun mengungkap kabar yang menyebutkan Pemprov Bali akan membangun 17 sekolah baru di seluruh Bali. “Faktanya pada tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 27 sekolah swasta sudah gulung tikar. Dari 101 sekolah, kini tersisa 74 sekolah. Harapan kami, sudah seharusnya dilakukan moratorium pembangunan sekolah,” pintanya.

Adapun anggaran dana untuk pembangunan sekolah, sambung Ambara, hendaknya digunakan untuk memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada, bahkan sejumlah sekolah swasta disebutkan berdiri lebih dulu dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga dari sisi histori peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan patut mendapat dukungan dari pemerintah.

Problema lain yang diungkap dalam audiensi yang dilakukan di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali ini adalah fakta ditemukannya sekolah-sekolah negeri yang tidak mematuhi ketentuan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah ada. (hd)