Denpasar (Metrobali.com)-

Kubu Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) akan melaporkan KPUD kabupaten/kota se-Bali kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu lantaran KPUD kabupaten/kota se-Bali menolak keinginan PDIP untuk mencocokkan data C1 pada rapat pleno yang digelar kemarin, Kamis 23 Mei 2013.

Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, berdasarkan pasal 25 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi KPU, semestinya KPU mengoreksi kekeliruan sesuai temuan tim verifikasi PDIP berbasis formulir C1. “Rekapitulasi penghitungan perolehan suara adalah mekanisme berjenjang yang bersifat korektif terhadap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK berbasis C1,” kata Hasto saat memberi keterangan resmi di Kantor PDIP, Jalan Moncong Putih, Denpasar, Jumat 24 Mei 2013.

Namun demikian, kata Hasto, ia menyesalkan langkah KPU kabupaten/kota se-Bali yang tidak memberikan kesempatan bagi saksinya untuk membandingkan perolehan suara dengan basis formulir C1. “Yang terjadi justru sebaliknya, KPU kabupaten/kota cenderung intimidatif, menekan serta memperlakukan saksi seperti bawahannya. Mereka bertindak pragmatis, terburu-buru untuk segera mengakhiri rapat tanpa berniat menyelesaikan masalah yang diajukan saksi,” imbuhnya.

“Kami akan laporkan mereka ke DKPP,” ungkap dia. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara manual yabg dilakukan PAS dengan basis formulir C1, paket PAS meraih 1.065.009 suara (50,04 %). Sementara Pasti-Kerta yang diusung koalisi Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya itu mengumpulkan 1.063.174 suara (49,96 %). “Berdasarkan perhitungan berbasis C-1, paket PAS unggul dengan selisih 1.835 suara,” kata dia.

Namun hasil berbeda tampak dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU kabupaten/kota. Dari hasil penjumlahan formulir DB1 di seluruh kabupaten/kota, Pasti-Kerta unggul atas PAS dengan selisih suara 996 suara. PAS memperoleh 1.062.738 (49,98 %) dan Pasti-Kerta memperoleh suara 1.063.734 (50,02 %).

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPP PDIP, Arteria Dahlan menandaskan, koreksi langsung ditempat yang diamanatkan dalam PKPU tak dihiraukan KPU. “Tidak ada koreksi. Ada agenda politik apa ini dari pusat sehingga seolah-olah semua jadi seperti kejar tayang,” katanya.

Untuk itu ia berharap KPUD Bali mempunyai kesadaran mematuhi PKPU dan tidak ada upaya kejar tayang untuk memenuhi pesan politik pihak tertentu karena sejak awal PDIP menemukan pelanggaran. “Kami tidak diberikan ruang agar rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota juga berdasarkan C1 sebagaimana diminta saksi kami. Padahal dalam peraturan KPU hal itu dimungkinkan dilakukan seketika itu juga tetapi kenapa KPU kabupaten/kota tidak mengizinkan,” sesalnya.

“Tidak ada ruang melakukan koreksi. Seolah-olah semua KPU kabupaten/kota menggiring seluruh sengketa diselesaikan di MK,” papar Arteria.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Bali menolak permintaan beberapa pihak untuk menghitung ulang surat suara karena sudah melewati batas waktu.

“Kami bisa merekomendasikan perhitungan suara ulang jika laporan pelanggaran dan kecurangan itu dilaporkan paling lambat tujuh hari sejak kejadian. Kalau kejadiannya tanggal 15 Mei, maka dugaan pelanggaran itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 22 Mei 2013,” kata Ketua Panwaslu Bali Made Wena di Denpasar, Rabu (22/5).

Kalau dilaporkan tanggal 23 Mei, maka pihaknya tidak bisa memproses.

Terkait dugaan pelanggaran penulisan perolehan suara di formulir C1 di sejumlah TPS di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasen, Wena mengaku belum menerima laporannya. “Itu aneh. Bagaimana bisa sama dan Panwaslu belum menerima laporan. Secara logika itu tidak mungkin terjadi, tapi kalaupun ada itu ada indikasi pelanggaran,” katanya.

Guna mengetahui siapa pelaku dugaan pelanggaran, Wena meminta semua pihak pemegang formulir C-1 mulai dari pihak PAS, pihak PastiKerta, KPU dan Panwaslu adu data dan formulir C-1. “Untuk mengetahui siapa pelaku dan apa itu benar ada pelanggaran lebih baik semua pihak adu formulir C-1,” ujarnya.

Menurut Wena, sanksi bagi orang yang memanipulasi data C-1 sangat berat berupa denda Rp 100 juta dan  penjara 6 bulan. Menurutnya, Panwaslu masih menunggu laporan dugaan pelanggaran atau manipulasi data C-1. “Kalau ada yang melapor, kami tanyakan dari mana mereka mendapatkan itu dan akan kami bandingkan dengan C-1 lain yang dipegang masing-masing pihak,” ucapnya.

Panwaslu hanya menerima laporan money politic (politik uang) di Buleleng dan Jembrana. Di Karangasem ada pemilih yang mencoblos  lebih satu dari satu kali. “Semua sedang kami proses,” ujarnya. Menurut Wena, ketika ada politik uang itu tindak pidana dan siapa yang melakukannya akan kena tindak pidana pemilu. “Ketika ada money politic, hal itu tidak akan berimplikasi pada pemungutan dan perhitungan suara ulang. Itu ranah tindak pidana pemilu,” tegasnya. BOB-INT-MB