Foto: Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (kiri), Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan).

Jakarta (Metrobali.com)-

Partai NasDem dengan tegas mengkritisi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tidak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang. NasDem menolak tegas klaim tersebut karena penyataan Bamsoet tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Keberadaan oposisi dalam pemerintahan adalah sebuah pijakan penting, krusial dan vital yang menegakkan prinsip-prinsip pengawasan, check and balance, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Tanpa oposisi, pemerintahan bisa kehilangan sentuhan kritis yang memastikan langkah-langkahnya tetap sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Demokrasi itu adalah check and balance. Memang oposisi itu cuma kita kenal dalam sistem parlemetary yang kita kenal adalah partnership lawan di dalam berkontestasi kawan dalam berdemokrasi,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Selatan, Senin, 15 April 2024.

Dikatakan oposisi adalah bagian integral dari sistem demokrasi kita. Mereka adalah mitra dalam perdebatan, memastikan agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang merugikan masyarakat.

Willy yang juga Anggota Fraksi NasDem DPR RI mengingaktan kembali demokrasi akan sehat jika konsep check and balance berjalan dengan baik. Pemerintah perlu diingatkan oleh oposisi jika membuat keputusan yang menyusahkan masyarakat.

Dia mengamini dan menekankan pentingnya proses rekonsiliasi pasca-pemilu, namun dengan tegas menyatakan bahwa ini tidak boleh diartikan sebagai penghapusan peran oposisi. Rekonsiliasi bukan tentang pembagian kursi atau jabatan. Ini tentang sebuah proses yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

“Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, rekonsiliasi itu adalah sebuah proses yang kita lakukan dalam tiga layer, low layer, middle layer, high layer,” ujar Willy yang juga Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Peran oposisi dianggap vital untuk memastikan pemerintahan berjalan secara efektif. Berbagai pendapat yang berbeda haruslah diakomodasi, karena dalam demokrasi, pendapat minoritas punya peran yang sama pentingnya dengan mayoritas.

Pemerintahan yang efektif terjadi ketika ada dinamika baik di parlemen maupun di masyarakat. Jangan abaikan suara-suara kritis ini, karena inilah esensi dari sebuah demokrasi yang sehat.

“Check and balance harus berjalan untuk kemudian gini, pemerintahan bisa berjalan secara efektif, itu ketika ada dinamila baik dinamika di DPR dinamika di civil society masyarakat. jangan hanya yang kemudian menjadi oposisi ya parlemen jalanan. itu yang harus kita lihat,”pungkas Willy, dengan nada yang meyakinkan.

Dari pernyataan tersebut, tergambar jelas bahwa keberadaan oposisi bukanlah sekadar pemandangan kosmetik dalam politik, melainkan pondasi yang vital untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan, dan mengawal integritas sebuah negara yang demokratis.

Oposisi bertindak sebagai pengawas yang tak kenal lelah, mengorek setiap kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mereka adalah penjaga prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa suara minoritas tetap didengar dan diperhitungkan.

Selain itu, keberadaan oposisi juga menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak melampaui batas kekuasaannya. Dengan adanya pihak yang selalu siap untuk menantang dan mengkritik, pemerintahan terdorong untuk bertindak dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Tidak kalah pentingnya, oposisi juga berperan sebagai garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi. Mereka memantau setiap tindakan pemerintah dengan cermat, menyoroti potensi pelanggaran etika dan hukum, serta membawa isu-isu tersebut ke publik untuk diawasi secara lebih ketat.

Dengan demikian, keberadaan oposisi bukanlah sekadar fitur formal atau kosmetik dalam sistem politik, melainkan fondasi yang tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi integritas pemerintahan, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan yang dibutuhkan dalam pemerintahan baru adalah demokrasi gotong-royong dan tidak dibutuhkan lagi oposisi.

“Dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan,” katanya.

Sebagai pemenang pilpres, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab untuk merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Akan tetapi, bukan berarti tidak lagi sistem check and balance.

“Kita bisa memusyawarahkan (perbedaan sikap) dalam sistem demokrasi kita sendiri. Kita Golkar dan parpol lain yang satu koalisi (pendukung Prabowo-Gibran) bukan berarti selalu satu pandangan. Tapi kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi bukan berarti tak ada check and balance. Itu masih ada,” ujar Bamsoet. (wid)