KPI Dorong Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan ABK Kapal Ikan

single-image

Foto : Sekjen KPI Pusat I Dewa Nyoman Budiasa (kanan) bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (Widana Daud/Metro Bali)

 

Kuta (Metrobali.com)-

Banyak aturan internasional seperti konvensi terkait dengan perlindungan anak buah kapal (ABK) atau pelaut yang belum diratifikasi pemerintah Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap lemahnya perlindungan ABK kapal ikan yang bekerja di luar negeri.

“Untuk itu KPI mendorong  pemerintah agar segera meratifikasi konvensi terkait perlindungan ABK kapalikan yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai terus terjadi praktik perdagangan manusia, eksploitasi dan perbudakan pada pelaut kapal ikan,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Pusat I Dewa Nyoman Budiasa usai menghadiri acara” Consultative Forum On Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea “, di Padma Resort Legian, Kuta, Rabu (28/3/2018).

Selama ini perlindungan bagi ABK yang bekerja di kapal niaga sudah cukup bagus. Namun yang masih bermasalah adalah bagi ABK di kapalikan.Salah satu penyebabnya adalah dari sisi regulasi.Banyak aturan internasional yang belum diratifikasi pemerintah Indonesia. Misalnya konvensi-konvensi mengenai sertifikasi khusus pelaut kapal ikan, konvensi 188 terkait perlindungan pekerja di sektor perikanan, Cape Town Agreement mengenai keselamatan kapal perikanan. Misalnya konvensi-konvensi mengenai sertifikasi khusus pelaut kapal ikan, konvensi 188 terkait perlindungan pekerja di sektor perikanan, Cape Town Agreement mengenai keselamatan kapal perikanan.

“Pemerintah Indonesia selalu terlambat meratifikasi konvensi-konvensi  internasional untuk tenaga kerja pelaut.Hal ini juga yang menyebabkan perlindungan dan tata kelola pelaut kita masih kalah jauh dari sejumlah Negara misalnya Filipina yang memang sangat konsern,” imbuh Dewa Budiasa.

Hal senada disampaikan Basilio D. Araujo selaku Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementrian Koordinator Kemaritiman.Untuk itu Kemenko Kemaritiman mendorong supaya kementrian yang menangani masalah pengawakan kapal ini di sektor perikanan yakni Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Tenaga Kerja agar segera mengusulkan ratifikasi sejumlah konvensi tersebut.

Baca Juga :
Manik ''La Luna'' Masak Sendiri Menu Sahur

Sayangnya ada alas an kementrian terkait untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut karena banyak Negara juga belum meratifikasi. Namun menurut Basilio mereka harus berpikir terbalik. Negara lain mungkin tidak meratifikasi karena mereka bukan pengirim tenaga kerja, jadi tidak punya kepentingan.

“Sedangkan Indonesia adalah Negara pengirim tenaga kerja sehingga kita harus menjadi inisiator dan pionor meratifikasi konvensi-konvensi tersebut sepanjang untukmelindungi ABK kapal ikan kita di luar negeri,” tegasBasilio.

Permasalahan terkait perlindungan pelaut kapal ikan ini menjadi focus utama acara” Consultative Forum On Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea “, yang berlangsung dari tanggal 27-28 Maret 2018  di Padma Resort Legian, Kuta. Acara ini dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja Indonesia Hanif Dkahiri dan juga dihadiri oleh  Country Director  ILO Indonesia Michiko Miyamoto. Acara yang diikutioleh 9 negara ASEAN, serta perwakilan serikat pekerja dari beberapa negara, dengan berbagai agenda pembahasan system perlindungan awak kapal (khususnya kapal ikan) dan juga agenda kesepakatan kerjasama regional dari negara-negara peserta.

Pewarta : Widana Daud

Editor : Whraspati Radha

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.