Gubernur Bali Wayan Koster

Denpasar, (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri  acara Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali (18/11). Pada masa persidangan itu, Wayan Koster yang putra Buleleng ini dengan tegas mengungkapkan kemajuan kemajuan yang dicapai Propinsi Bali selama 1,5 tahun kepemimpinanya.

Dalam sambutannya ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menyampaikan beberapa hal seperti hak Desa Adat, dimana menurut Wayan Koster yang sangat penting adalah alokasi anggaran Desa Adat, sebesar Rp. 300 juta untuk masing-masing Desa Adat, sehingga total mencapai Rp. 447,9 Milyar untuk 1.493 Desa Adat di Bali, terangnya.

Orang nomer satu di Bali yang mantan anggota DPR RI 3 Periode ini pun menambahkan bahwa besaran alokasi anggaran ini sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat Kampanye Pilgub 2018 yang lalu. ”Ini wujud riil janji janji kampanye saya kepada masyarakat Bali. Semua bisa kita diwujudkan, apabila didasarkan oleh gotong royong. Membangun bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar kader PDI Perjuangan Bali ini.

”Terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah menyetujui besaran anggaran tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Desa Adat,” kata Koster seraya menambahkan, sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, alokasi anggaran langsung ditransfer ke rekening Desa Adat, tidak lagi melalui BKK.

Selanjutnya, kata dia bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran untuk Desa Adat akan diatur dengan Petunjuk Teknis yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Sedangkan anggaran untuk masing-masing Subak tetap sebesar Rp. 50 juta melalui BKK, sehingga total mencapai sebesar Rp. 136,3 Milyar untuk 2.726 Subak. Ke depan alokasi anggaran untuk Subak akan dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran, terang Gubernur asal Sembiran Tejakula Buleleng ini.

Editor : Hana Sutiawati