Jakarta (Metrobali.com)–

 

Penyadang disablitas kerap mengalami kesulitan ketika menggunakan haknya dalam pemilihan umum (Pemilu). Karenanya Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong terwujudnya Pemilu yang ramah difabel pada pesta demokrasi 2024 nanti.

Ketua KND, Dante Rigmalia, menegaskan hal itu saat bertemu dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu), Abhan, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

 

Pimpinan dan anggota KND hari ini berkunjung ke Bawaslu. Mereka menekankan pentingnya pengawasan pemenuhan hak penyandang disablitas dalam Pemilu. Dante berharap  penyelenggra Pemilu 2024 nanti lebih berpihak pada penyandang disabilitas.

“Karenanya kita bekerja sama dengan Bawaslu, diantaranya melakukan sosialisasi  dan edukasi soal  implementasi kebijakan yang terkait dengan hak penyandang disablias,” ujar Dante.

 

Dia juga menyinggung tiga hal penting bagi penyandang  disabilitas yang mesti dipenuhi penyelenggara Pemilu. Pertama, aksesibilitas nonfisik,  misalnya bahasa isyarat untuk tuna rungu dan hurug braile untuk tuna netra.

Kedua, aksesibilitas fisik seperti lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak menyulitkan dan ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda. Ketiga, layanan ramah disabilitas seperti pendampingan dan alat bantu coblos.

 

Terkait harapan  KND, Ketua Bawaslu, Abhan, mengajak semua pihak terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, terutama  yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang  disabilitas dalam pesta demokrasi itu.

 

“Komisi Nasional Disabilitas (KND) saya kira punya peranan besar bersama-sama mensukseskan hajatan Pemilu 2024 , ” katanya seusai menerima kunjungan ketua dan anggota  KND, di Kantornya, Selasa, 18 Januari 2022.

 

Abhan menuturkan, dalam melakukan pengawasan Pemilu pihaknya tak bisa bekerja sendirian, namun harus kerjasama dengan banyak pihak.  “Ini membutuhkan sinerjitas dengan berbagai elemen bangsa, termasuk dengan KND,” ujarnya.

 

Dia  mengapresiasi kujungan anggota dan ketua KND ke kantor Bawaslu yang disebutnya sebagai titik awal untuk membangun kerja sama guna memastikan dipenuhinya hak kaum disabilitas dalam Pemilu mendatang.

 

Abhan menegaskan,  pengawasan mesti dilalukan sejak komisi pemilihan umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu, menyusun regulasi. Karena Bawaslu punya kewengan melakukan pengawasan mulai tahap awal sampai tahap akhir pemilu.

 

”Saya kira pengawasan dimulai dari situ, apakah regulasinya berpihak pada penyandang disablitas?,”  katanya.

 

KND, menurut Abhan, juga bisa memberi masukan ke KPU dalam forum diskusi public terkait  penyusunan peraturan Pemilu. “ Di forum itu bisa kita sampaikan masukan  dari  Bawaslu dan dari KND,” ujarnya.

 

Abhan pun minta KND  juga aktif melakukan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilu 2024 nanti.

 

“Harus saling mengingatkan, kalau penyelanggara kurang berpihak pada kaum disabilitas, KND harus menyampaikan  ke KPU dan Bawaslu,” katanya.

 

KND adalah lembaga negara non struktural, bersifat indipenden, yang tugasnya memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disablitas.

 

Presiden Jokko Widodo melantik KND periode  2021 – 2026, yang terdiri dari Dante Rigmalia (ketua merangkap anggota), Deka Kurniawan (wakil ketua merangkap anggota),  Eka Prastama Widiyanta (anggota), Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero (anggota), Fatimah Asri Muthmainah( anggota), Jonna Aman Damanik ( anggota) dan Rachmita Maun Harahap, ( anggota), pada 1 Desember 2021.

 

Pewarta : Enisa