Foto: Rombongan Komisi IV DPRD Kota Denpasar bersama Kadisdikpora Denpasar dan jajaran usai pertemuan membahas persiapan PPDB pada Selasa (17/5/2022).

Denpasar (Metrobali.com)-

Komisi IV DPRD Kota Denpasar menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar membahas persiapan pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2022 untuk jenjang SMP di Kota Denpasar dalam pertemuan di kantor Disdikpora Kota Denpasar, Selasa (17/5/2022).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar Wayan Duaja dan diterima langsung Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama.

Dalam PPDB tahun ini total ada 13.751 orang siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara daya tampung SMP Negeri dari 15 SMP Negeri yang ada di Kota Denpasar hanya 5.320 orang. Jadi sisanya calon siswa SMP yang tidak diterima SMP Negeri maka mau tidak mau harus bersekolah di SMP Swasta.

Dalam pertemuan Komisi IV dengan Disdikpora Denpasar ini disepakati beberapa hal. Salah satunya yang utama seperti menghapus rencana Jalur Dampak Covid-19 dan Jalur Bina Lingkungan dari jenis Jalur Zonasi sehingga hanya ada Jalur Zonasi Umum dengan total kuota 70 persen.

Lalu Jalur Afirmasi 5 persen. Kemudian Jalur Prestasi 21 persen yang dibagi lagi ke Jalur Akademik 5 persen, Non Akademik 16 persen. Terakhir Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 4 persen. PPDB di Kota Denpasar akan mulai dilaksanakan di pertengahan Juni 2022.

“Jalur Dampak Covid-19 dan Jalur Bina Lingkungan ditiadakan, karena itu riskan. Kita jadikan satu dalam Jalur Zonasi Umum biar aman dan jadinya total 70 persen. Dan jalur lainnya tetap,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar Wayan Duaja.

Baca Juga :
Zaenal Tayeb Digadang Gadang sebagai Calon Ketua FPTI Bali

Dewan berharap PPDB tahun ini bisa berjalan lancar seperti tahun lalu. “Harapan kami jelas PPDB ini agar berjalan lancar, objektif, transparan, tidak terganggu semuanya, baik anggota Dewan, kepala sekolah dan Disdikpora,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama menerangkan kesepakatan bersama Komisi IV untuk menghapus Jalur Dampak Covid-19 dan Jalur Bina Lingkungan dalam jalur penerimaan PPDB tahun 2022 akan segera dilaporkan kepada Walikota Denpasar untuk kemudian dibuatkan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) kemudian baru disosialisasikan ke pihak sekolah dan orang tua siswa.

“Yang tadi Jalu Dampak Covid-19 dan Bina Lingkungan dilebur menjadi ke zonasi umum. Ini perlu kita laporkan ke Pak Walikota karena juklak dan juknis Perwalinya harus diubah. Setelah itu kita akan sosialisasikan ke pihak sekolah dan orang tua,” ujarnya.

Ditanya mengenai upaya mencegah kecurangan dalam PPDB, Wiratama menegaskan sistem PPDB yang telah sukses dijalankan tahun lalu tetap menjadi acuan. “Pak Walikota sudah komitmen dengan sistem tahun lalu kita lanjutkan yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar seperti Emiliana Sri Wahjuni juga memberikan pandangan dan masukannya untuk rencana pelaksanaan PPDB tahun 2022 ini. “Kita sudah sepakat dengan para Dewan untuk bina lingkungan kita hapus karena itu akan mempersulit progam dan memperpanjang masalah,” kata Emiliana Sri Wahjuni.

“Jadi memang sebaiknya kita kembali ke Jalur Zonasi Umum seperti tahun lalu. Karena tahun lalu sudah berhasil, well done, dan kita minta untuk PPDB tahun ini ditingkatkan,” imbuh wakil rayat dari PSI yang akrab disapa Sis Emil ini.

Sekretaris Fraksi NasDem PSI-DPRD Kota Denpasar ini lantas berharap PPDB tahun bisa berjalan lancar dan aman dan terkendali. “Mari kita sama-sama ikut awasi dan sukseskan PPDB,” pungkasnya.

Baca Juga :
Wagub Sudikerta Tegaskan Bali Masih Aman Untuk Even Internasional

Wakil Ketua Komisi IV Ketut Sudana mengingatkan PPDB agar benar-benar transparan jangan sampai ada kecurangan, apalagi sampai ada kepala sekolah (kepsek) yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena melakukan pungli saat PPDB.

“Mari kita gotong royong berperan aktif PPDB di Denpasar bisa berlangsung kondusif terhindar dari OTT dan sebagainya,” katanya mengingatkan.

Anggota Komisi IV lainnya AA Ngurah Gede Widiada yang akrab disapa Gung Widiada berharap semua pihak konsisten terhadap regulasi yang sudah disepakati bersama sehingga pemangku kepentingan merasa aman dan nyaman. “Kadang-kadang last minute ada telepon, cerita kepala sekolah bilang sistem kembali jebol. Itu tidak boleh terjadi lagi dalam PPDB,” kata Gung Widiada mengingatkan.

Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar pun mengapresiasi adanya pertemuan bersama Komisi IV dengan Disdikpora sebelum pelaksanaan PPDB untuk menyamakan persepsi dan mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran PPDB tahun ini.

“Terima kasih sudah dibicarakan di tahap awal dan ada hal-hal yang patut dibijaksanai. Mudah-mudahan ke depan kita Satya Wacana,” kata Gung Widiada yang juga Panglingsir Puri Peguyangan.

Sekretaris Komisi IV Wayan Warka mengakui masih ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dan memang yang paling membedakan adalah sistem pembayaran. Banyak orang tua berlomba menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena pembayaran lebih murah di samping lebih dekat dengan rumah.

“Tapi tidak semua sekolah negeri bagus ada juga negeri yang standarnya di bawah swasta. Tapi tetap bagi orang kalau dapat sekolah negeri seperti jadi acuan,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV lainnya AA Gede Putra Ariewangsa dan Cynthia Febriani juga mengapresiasi pelaksanaan PPDB tahun lalu dan diharapkan tahun ini bisa lebih baik serta agar Disdikpora juga bisa bersinergi dengan Dinas Sosial.

Baca Juga :
Sebanyak 26 Warga Masih Dinyatakan Hilang Pascalongsor Cihanjuang

“Tidak bisa kita pungkiri betapa transparannya PPDB tahun ajaran 2021 lalu. Dan saya selaku wakil rakyat saat itu turun langsung mensosialisasikan aturan yang kita buat sehingga nyaris sempurna pada tahun lalu,” katanya.

“Kita harapkan juga ada sinergi Disdikpora dengan Dinas Sosial misalnya terkait siswa kurang mampu yang berhak mendapatkan beasiswa,” ujar Cynthia Febriani. (wid)