SONY DSC

Jakarta (Metrobali.com)-

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil berbagai langkah yang dapat menekan biaya produksi melaut guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Untuk menekan biaya produksi, KNTI meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga harga pakan, harga jaring ikan, dan harga BBM agar tidak merugikan nelayan maupun pembudidaya ikan skala kecil,” kata Ketua Dewan Pembina KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Selasa (20/1).

Selain itu, menurut Riza, pemerintah didesak segera menyediakan fasilitas informasi harga ikan dan lokasi-lokasi penangkapan ikan potensial secara rutin ke kampung-kampung nelayan.

Ia berpendapat, melalui penataan perizinan dan penanggulangan “IUU Fishing” (tindak pidana pencurian ikan), pemerintah bermaksud menurunkan harga ikan di pasar domestik pada tahun 2015 ini.

Namun, ujar dia, jika tidak hati-hati strategi ini dapat menghambat kesejahteraan masyarakat nelayan kecil.

“Harga jual ikan adalah bagian hilir, sedang hulunya adalah ongkos produksi. Maka, tidaklah elok mendesak harga jual ikan menjadi lebih rendah lagi, sedang pemerintah belum menggunakan sumber dayanya untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil menurunkan biaya produksi,” katanya.

Apalagi, Ketua KNTI mengingatkan bahwa di tengah kebijakan naik-turunnya harga BBM dalam sebulan terakhir, tetap saja ongkos melaut dan biaya hidup nelayan terus melambung.

Riza juga mengungkapkan bahwa sekitar 60-70 persen dari kebutuhan konsumsi ikan domestik rakyat Indonesia merupakan hasil tangkapan kalangan nelayan tradisional atau kecil.

Berdasarkan Laporan Hasil Kerja Tim Penataan Perijinan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Penanggulangan “IUU Fishing”, diketahui bahwa salah satu dampak penataan perizinan perikanan tangkap oleh KKP adalah harga ikan terjangkau di masyarakat bawah.

Sedangkan dampak lainnya antara lain meningkatnya stok hasil tangkapan di sejumlah pelabuhan perikanan, serta terhentinya pengangkutan ikan ilegal langsung ke luar negeri. AN-MB

Baca Juga :
Fraksi Nasdem Dukung Usulan Presiden Soal Kapolri