Dewa Nyoman Budiasa (DNB)

Denpasar, (Metrobali.com)-

Nama Dewa Nyoman Budiasa (DNB) kini dikenal di Bali sebagai seorang politisi. Jauh hari sebelumnya, ia tak pernah membayangkan hal itu. Apalagi dia mengawali karir di dunia kerja sebagai awak kapal pesiar.
Posisi itu diambilnya selepas kuliah Diploma 1 pada tahun 1990. “Cukup lama saya di kapal, yakni selama 8 tahun, “ katanya sebutnya dalam perbincangan dengan wartawan pada Kamis (21/9/2023) di Denpasar.
Suka dan duka telah dilaluinya dan pengalaman itu menjadi bekal hidup untuk karirs selanjutnya. Karena ketekunannya, pada 1998, dia mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan pengiriman pekerja kapal pesiar.
Posisi ini mengantarkannya untuk terpilih Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) wilayah Bali pada tahun 2000 dan kemudian menjabat hingga 2009.
Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Ketua Komite Kesejahteraan Pelaut Asia Tenggara.“Tugas saya mengaudit fasilitas kesejahteraan pelaut serta melakukan sosialiasi aturan-aturannya,” katanya.
Karena berbagai pengalamannya, pada tahun 2014, dia diminta masuk ke pengurusan KPI Pusat sebagai Wakil Ketua Umum dan kemudian pada 2017 terpilih sebagai Sekretaris Jenderal hingga saat ini.
Melalui KPI, dia ikut berjuang memperbaiki nasib pekerja kapal pesiar melalui pembuatan aturan di tingkat nasional maupun internasional.
Seperti pada 13 – 14 September 2023, DNB mengikuti rapat tahunan Gugus Kerja Papal Pesiar Internasional yang keanggotaannya adalah perwakilan negara-negara pemasok pekerja di Turki.
Pertemuan untuk memastikan adanya dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang menjamin Kesejahteraan Pelaut seperti soal gaji, asuransi dan berbagai fasilitas lainnya.
Dalam posisinya sebagai Sekjen KPI, dia mengaku sudah banyak terlibat dalam pembuatan Peraturan. Namun, menurutnya, masih ada aturan yang belum jelas dna tumpang tindih.
Sebutlah, soal perizinan untuk awak kapal. Izin masih bisa dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Perhubungan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam hal perekrutan, pendataan dan perlindungan.
Hal ini pun menjadi masalah terkait keberadaan Pekerja Migran lainnya dimana masih ada rekruitment untuk penyaluran ke negara-negara yang tak mengeluarkan visa kerja. Namun kemudian ada yang mengirimkan dengan alasan magang pekerja.
Masalah-masalah itu, menurutnya, perlu mendapat perhatian khusus terutama karena minat generasi muda di Bali yang sangat besar untuk bekerja di luar negeri, termasuk sebagai awak kapal pesiar.
Saat ini di KPI tercatat ada 3.000 awak kapal pesiar yang menjadi anggota aktif KPI dari Bali. Namun jumlah itu jauh lebih kecil dari kenyataannya karena ada pula pencatatan awak kapal berdasarkan asal dari kapal tempatnya bekerja.
“Paling sedikit ada 20 ribu orang dari Bali,” katanya yang kini menjadi politisi Partai Gerindra itu. Data itu berdasarkan kompilasi yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan serikat pekerja kapal pesiar internasional.

Dia berharap di tingkat nasional nantinya masalah-masalah yang membelit keberadaan PMI dan pekerja kapal pesiar bisa segera dituntaskan dengan melibatkan DPR RI dan pemerintah serta stakeholder lainnya. (***)

Editor : Nyoman Sutiawan