susi pudjiastuti

Jakarta (Metrobali.com)-

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah sesuai jalur namun harus dioptimalkan terkait program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di berbagai daerah.

“Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan sudah sesuai ‘track’,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Namun, menurut Abdul Halim, kinerja yang tampak baru berfokus pada kedaulatan ikan tetapi belum manusianya atau tepatnya nelayan tradisional dan perempuan nelayan.

Untuk itu, ujar dia, selama beberapa bulan ke depannya seharusnya penerapan program peningkatan kesejahteraan rakyat mesti dijadikan sebagai tujuan utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Enam bulan ke depan mesti dijadikan sebagai prioritas kerjanya,” kata Sekjen Kiara.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana mengatakan, kesejahteraan nelayan tradisional di berbagai daerah dinilai menurun setelah diberlakukannya kebijakan moratorium izin kapal eks-asing penangkap ikan.

“Pasca-ditetapkannya moratorium, terjadi penurunan kapal asing pelaku pencurian ikan dan jumlah komoditas ekspor di sisi lain industri pengolahan dalam negeri meningkat. Tetapi nilai tukar nelayan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu nelayan lebih buruk dalam lima tahun terakhir,” kata Suhana.

Menurut dia, pemerintah pada saat ini dalam menetapkan suatu kebijakan dinilai terkesan tidak ada antisipasi atas dampak yang terjadi terkait kebijakan tersebut.

Kondisi ekonomi saat ini, lanjutnya, produksi nelayan saat ini berada titik impas tanpa ada keuntungan dan hal itu juga dapat merebak pengangguran karena nelayan tidak dapat melaut.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat organisasi dan koperasi nelayan, karena nanti nikmat suplai ikan yang tinggi dapat dinikmati oleh negara Indonesia serta memperbaiki tata kelola kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan juga menyayangkan jumlah kredit yang dikucurkan pihak perbankan kepada nelayan tradisional di berbagai daerah di Tanah Air masih sedikit dibandingkan jumlah kredit yang dikucurkan ke sektor lainnya.

“Saya yakin jika ‘financing’ lembaga-lembaga keuangan ini bergerak, masuk, mendukung sektor perikanan dan kelautan itu pasti akan berhasil meningkatkan produksi dan ekspor hasil laut kita,” kata Menteri Susi.

Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kredit bank yang disalurkan ke sektor maritim baru mencapai Rp17,6 triliun per Desember 2014. Sedangkan porsi kredit ke sektor maritim hanya mencapai 0,49 persen dari total kredit yang disalurkan industri perbankan Rp3.600 triliun.

Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan perbankan ke sektor kelautan dan perikanan terdiri atas sebesar 75 persen berupa kredit modal kerja dan 25 persen untuk modal investasi.

“Sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan potensinya sangat besar dan itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Bisa masukkan kredit ke kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, pemasaran produk, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya,” ujarnya. AN-MB