Foto: dari kanan ke kiri- Ketua Umum DPD IWAPI Bali Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.M.,M.H., bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Ketua Umum DPP IWAPI Ir. Dyah Anita Prihapsari M.BA., dan Ni Wayan Parwati Asih, S.Pd.,M.Pd., CH., WKU 1 DPD IWAPI Bali.

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Ir Dyah Anita Prihapsari M.BA., diusulkan dan mendapat dukungan dari Ketua Umum DPD IWAPI se-Indonesia untuk menjadi menteri di kabinet baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin.

Dukungan dan usulan tersebut telah menjadi rekomendasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPD IWAPI se Indonesia, yang digelar di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu hingga Kamis, 10-11 Juli 2109.

Ketua Umum DPD IWAPI Bali Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.M.,M.H., yang turut hadir dalam Rakornas ini mengaku bersyukur dan bangga dengan lahir dan dicetuskannya rekomendasi tersebut.

Lebih berbahagia lagi jika memang akhirnya Presiden Jokowi mengakomodir aspirasi dari para pengusaha yang tergabung di IWAPI ini untuk memberikan ruang kepada Ketua DPP IWAPI yang akrab disapa Nita Yudi ini untuk menjadi bagian Kabinet Kerja Jilid II.

“Kami harapkan Pak Presiden Jokowi mendengarkan suara kami. Sebab kami yakin dan percaya Ketua DPP IWAPI Ibu Nita Yudi layak dan pantas serta kompeten masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid II,” kata Tini Gorda, Kamis (11/7/2019) saat dihubungi usai Rakornas ini.

Diusulkannya Dyah Anita Prihapsari untuk menjadi salah satu menteri untuk membantu Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Hal ini bukan juga usulan yang asal-asalan tanpa alasan rasional dan mengacu pada kualitas dan kapabilitas serta kompetensi Ketua DPP IWAPI ini.

Ada sejumlah alasan kuat yang layak dipertimbangkan untuk “meminang” tokoh pengusaha perempuan yang juga istri dari Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I Prof. Dr. Ir. Yudi Yulius MBA ini masuk dalam jajaran menteri perempuan di era Presiden Jokowi.

Ini Alasan Kuat Diah Anita Layak Jadi Menteri

Pertama, di bawah bendera perjuangan IWAPI, Dyah Anita Prihapsari benar-benar memperjuangkan dan memberdayakan perempuan agar mampu menjadi pengusaha yang mandiri dan berdaya saing.

“Progam yang selama ini dijalankan Ketum DPP IWAPI tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya bersinergi dan mendukung program pemerintah melahirkan perempuan menjadi pengusaha yang profesional dan banyak juga yang sudah go internasional,” beber Tini Gorda.

Kedua, Dyah Anita juga berhasil memimpin DPP IWAPI untuk meningkatkan harkat derajat dan martabat para perempuan yang awalnya hanya sekadar berdagang tapi akhirnya dengan berbagai progam pembinaan bisa menjadi pengusaha profesional.

Ketiga, Dyah Anita dianggap berpengalaman, betul soal pemetaan dan kondisi UMKM di Indonesia berikut dengan tantangan serta peluang yang masih bisa digarap.

Keempat, soal jaringan baik nasional dan internasional juga tidak perlu diragukan lagi. “Beliau punya jaringan yang luas dan interaksi juga baik dengan sejumlah Kementerian dimana IWAPI memang menjadi mitra kerja pemerintah,” imbuh Tini Gorda yang juga Direktur Eksekutif GTS (Good-Trustworthy-Smart) Institute Bali ini.

Pantas Jadi Mendag atau Menkop UKM

Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka Dyah Anita dianggap layak dipercaya sebagai Menteri Perdagangan ataupun Menteri Koperasi dan UKM.

“Beliau juga kompeten untuk mengurus ekonomi kreatif baik secara bagai Kepala Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) atau Menteri Ekonomi Kreatif jika memang Bekraf dinaikkan jadi setingkat Kementerian,” kata Tini Gorda optimis.

Tini Gorda yang juga Ketua Umum BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Provinsi Bali itu pun mengaku optimis dengan dukungan luas kalangan pengusaha khususnya juga pengusaha perempuan. Hal itu juga akan menjadi modal kuat Dyah Anita menjadi sosok yang patut diperhitungkan dalam jajaran menteri baru Jokowi.

Ia pun mengajak seluruh DPD dan DPC IWAPI se-Indonesia untuk menggaungkan dan memviralkan usulan tersebut. “Kami juga siap mengawal dan mendukung dari Bali. Kami akan viralkan usulan ini agar Ibu Nita dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi jadi bagian team work di kabinet,” ungkapnya.

Di sisi lain dirasakan memang perlu ada tambahan tokoh perempuan di Kabinet Kerja Jilid II dari Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat peran perempuan, baik dalam dunia bisnis, sosial dan ekonomi.

Sebelumnya pada Kabinet Kerja Jilid sudah punya sejumlah menteri perempuan yang hebat-hebat seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia), dan lainnya.

“Tapi kami rasa itu belum cukup. Perlu lebih banyak menteri perempuan di kabinet Presiden Jokowi,” tutup Tini Gorda yang juga mantan Ketua Perdiknas Denpasar itu. (wid)