Denpasar, (Metrobali.com)

DPRD adalah lembaga yang terbuka, oleh karena itu siapa pun boleh menyampaikan apirasinya. Pada Selasa (18/1) hari ini ada 51 nasabah BPR Lestari yang mengadukan nasibnya kepada DPRD Badung. Mereka diterima Ketua DPRD Badung Dr. Putu Parwata.

Menurut Parwata, hampir ke 51 orang itu menyampaikan rasa ketidakpuasan berhubungan dengan BPR Lestari, dan bahkan hampir semua mengatakan semua nasabah BPR Lestari yang mengadu kepada dewan ini mengalami kerugian.

Intinya, kata Parwata mengalami ketidakpuasan terhadap sikap BPR Lestari, baik dari segi analis penerimaan kreditnya maupun dalam pemanfaatan kreditnya. Dari analisa pengajuan kredit, pemanfaatan kredit, dan hasil akhir penggunaan kreditnya.

“Jadi semuanya mengatakan bermasalah. Ada satu model yang disampaikan, bahkan dari pengacara mereka ada dugaan-dugaan yang diduga bahwa BPR Lestari melakukan suatu rekayasa di dalam membuat suatu perjanjian, sehingga seolah-olah kredit itu sudah diterima, padahal ada satu model yang diberikan kepada nasabah yaitu model top up,” kata Parwata.

Parwata mencontohkan, jadi misalnya kreditnya 1 milyar, ditandatangan 1 milyar, tetapi yang cair itu hanya 500 juta, dan sisanya ditahan untuk kebutuhan pokok dan modal. Jadi dengan demikian beratlah itu para pengusaha untuk memutar uangnya, yang harusnya 1 milyar, yang berputar hanya 500 juta.

Dikatakan, bagaimana mungkin memenuhi kewajiban 1 milyar. Nah, ini yang mereka katakan bahwa secara de jure betul mereka menandatangi perjanjian, tapi secara de facto dia tidak menerima uang. Nah, rasa ketidakadilan inilah yang dibuat oleh BPR Lestari, menyebabkan kawan-kawan dari omongan nasabah itu, karena iniah dia bangkrut, karena inilah dia mati.

“Bukan melakukan suatu pembinaan bagi pengusaha, tapi membuat dia bangkrut. Nah, itu yang disampaikan kepada kami. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah mereka minta suatu perlindungan kepada DPRD Badung untuk mendapat keadilan, supaya maksud dan tujuan mereka berusaha maju, bank membina, bank memfasilitasi keuangan, sehingga sama-sama maju,” katanya.

Idealnya, kata Parwata Lembaga keuangannya maju, pengusahanya maju. Tetapi laporan dari nasabah tadi, banknya yang selamat, tetapi nasabah 51 ini semua mengalami masalah, ada yang disita rumahnya, dan lain sebagainya.

“Inilah kita perlu bersama-sama dalam hal ini untuk mengawal, terutama bagi penegak hukum. Jadi kami akan mohon kepada Bapak Kapolda Bali, beserta seluruh jajarannya, Kajati dan seluruh jajarannya, para penegak hukum, untuk menolong,” tandasnya.

“Ini kan mereka pengusaha dengan ekonomi lemah, artinya mereka ini semua modalnya di bawah 5 milyar, UMKM. Oleh Bapak Presiden Joko Widodo supaya memberikan perhatian kepada UMKM ini, bukan diperas UMKMnya, dan inilah yang kami akan kawal,”.

Dikatakan, sebagai wakil masyarakat, kami akan mengawal tuntas, sehingga masyarakat akan mendapatkan suatu hak perlindungan seadil-adilnya, baik secara hukum, secara sosial, maupun secara ekonomi.

Semoga ini semuanya akan memberikan hikmah kepada kita, dan kembali bank sebagai pusat dari pembiayaan masyarakat betul-betul bisa bersinergi untuk saling tolong menolong. Saling memberikan fasilitas, saling membina, sehingga hubungan antara bank dan pengusaha dapat berjalan dengan baik.

Kemudian kepada masyarakat kami himbau, kepada masyarakat di Badung maupun di Bali, agar berhati-hati menerima fasilitas dari bank, dari bank manapun juga hati-hati. Jadi supaya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan OJK, dan pemanfaatannya pun dengan baik.

” Hati-hati jangan sampai seperti apa yang diadukan oleh 51 nasabah BPR Lestari kepada kami, dan kami tidak ingin terjadi persoalan seperti yang dialami oleh 51 nasabah BPR Lestari saat ini. Kami sarankan supaya dilaporkan saja kepada pihak penegak hukum, supaya jelas urutannya, yang mana masuk pidana, yang masuk perdata, itu jelas,” kata Parwata.

” Jadi kami nanti mohonkan supaya penegak hukum akan menganalisa, akan menetapkan, apakah ini masuk pidana atau perdata, supaya clear, supaya tidak abu-abu, agar lebih fair.” (SUT).