Mangupura, (Metrobali.com)

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2020 sudah pas. Tetapi ada beberapa catatan yang mesti menjadi perhatian bersama baik bagi eksekutif maupun legislatif.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata,  usai sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Petanggungjawaban Bupati Badung 2020, Senin (12/4).

Dikatakan, dari anggaran pendapatan belanjar Rp 4,8 trilium telah terealisasi Rp 3,8 triliun.  Dari segi matrik anggaran tersebut sangat realistis.

“Ada kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti sektor pendidikan, kesehatan dan PUPR sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemkab Badung. Untuk anggaran tidak wajib seperti bantuan atau hibah sosial ke masyarakat bisa direalisasikan dan bisa tidak. Ini sangat tergantung pada penyediaan anggaran, ” kata Parwata.

Sebelumnya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pihaknya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama DPRD Badung tahun 2021 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Terhadap LKPJ tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Senin (12/4).

Bupati Giri Prasta mengatakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 ini merupakan hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung selama tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Secara garis besar menurut Bupati, serapan belanja atas seluruh urusan wajib yang meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan tetap dapat terlaksana sesuai dengan dinamika kondisi serta kebutuhan masyarakat.  Sekalipun fokus perhatian Pemkab Badung lebih banyak terarah pada upaya-upaya penanganan Covid-19 berikut dampak-dampak ikutannya.

Baca Juga :
Dua pesawat Lion Air nyaris tak bisa mendarat di Tarakan

“Satu hal yang patut saya apresiasi dalam kesempatan ini adalah bahwa sekalipun saat ini kita sedang dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang menuntut kita untuk fokus dalam menangani berbagai dampak yang ditimbulkan, tidak menyurutkan langkah dan upaya kita untuk tetap dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku,” ujar Giri Prasta.

Namun Giri Prasta juga menyadari, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tentunya masih dijumpai adanya berbagai permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

“Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik, termasuk dalam upaya kita untuk lebih fokus terhadap penanganan Covid-19 berikut dengan upaya-upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial di Kabupaten Badung pada masa-masa kedepan,” terangnya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan APBD tahun 2020 merupakan asumsi sedangkan belanja merupakan komitmen dan sejatinya dalam APBD 2020 Pemkab tidak memegang uang. maka untuk itu semua pihak terkait bersama-sama mencari sumber pendapatan, terutama yang bersumber dari PHR diluar dana perimbangan pusat seperti DAU, DAK dan sumber lainnya. Disampaikan juga pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.4.633.547.455.621,99 (empat triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.437.575.643,84 (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen) atau 83,10%. Sedangkan untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 6.302.353.214.732,10 (enam triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen) dimana pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 juga terjadi pengurangan alokasi belanja sebesar Rp. 1.508.961.430.024,42 (satu triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua puluh empat rupiah empat puluh dua sen) atau sebesar 23,94 %, sehingga setelah perubahan APBD tahun anggaran 2020 total belanja daerah menjadi sebesar Rp. 4.793.391.784.707,68 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah enam puluh delapan sen). (Sut-mb)

Baca Juga :
Polda Metro pidanakan massa yang nekat gelar Reuni 212 tanpa izin