Denpasar (Metrobali.com) 

 

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali, Ngurah Gede Ambara Putra, SH mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk benar-benar mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 7 Triliun lebih, 20 persennya dialokasikan untuk pendidikan.

 

Hal ini disampaikan Ambara di sela kegiatan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali bekerja sama dengan Yayasan Dharma Shanti Denpasar dan ITB Stikom Bali menggelar Dharma Shanti Nyepi Caka 1945 di Stikom Bali, Denpasar, Bali, pada Sabtu 1 April 2023.

 

“APBD kan tujuh koma sekian triliun, melalui Undang-undang kan harus mempiroritaskan pendidkan 20 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun untuk sekitar 184 ribu siswa, belanja setiap siswa itu 8 juta rupiah per orang, itu yang harus bisa merata untuk siswa di Bali,” paparnya.

 

Menurut Ngurah Ambara, dengan pemerataan di sektor Pendidikan tidak hanya pada pembangunan gedung dan infrastruktur sekolah melainkan pembangunan anak bangsa yang cerdas dan berwawasan luas berdampak pada kemajuan taraf hidup masyarakat di masa mendatang.

 

“Tujuannya membangun anak bangsa bukan sekolah. Kedepan lagkah BMPS mengadakan Focus Group Discussions (FGD), seminar mengenai perkembangan ke mana anggaran pendidikan itu baik di tingkat 2 atau tingkat 1,” bebernya.

 

Hal tersebut juga menjadi momentum dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional dengan memperjuangan penndidikan anak bangsa yang tidak bisa lepas dari dana-dana operasional.

 

“Masih banyak orang tua murid di luar sana yang tidak mampu membayar keperluan sekolah anaknya,” Kata dia.

 

Dengan mencerdaskan anak bangsa dengan menjunjung tinggi kearifan lokal Bali, maka diproyeksikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Pihaknya memberikan apresiasi terhadap dilanjutkannya pembahasan tentang RUU Provinsi Bali pada Pembicaraan Tingkat lI/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dan disahkan menjadi UU.

Ngurah Ambara sejatinya juga sebagai salah satu inisiator di dalam Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB), dirinya bersama Nyoman Damantra (kakak kandung) dan tokoh-tokoh lainnya menggelar deklarasi untuk memperjuangkan dana perimbangan dari pemerintah pusat pada 12 Februari 2012 silam.

Forum tersebut pun melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti Ida Pedanda Sebali Tianyar, Nyoman Damantra, Prof Nyoman Sirta, budayawan Cok Raka Kertiasa, ketua KPU Gusti Putu Arta serta sejumlah anggota dewan dari Denpasar dan Provinsi Bali

“Bali kan tujuan investasi setiap investasi bisa membuka lapangan pekerjaan, dengan anak bangsa yang cerdas pemerataan Pendidikan maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kearifan lokal, terutama yang tidak kalah penting memajukan dunia pendidikan,” pungkasnya. (hd)