Tabanan (Metrobali.com)-

“Tak ada satu profesi apapun yang tidak terkait dengan soal pertanian. Bertani tidak akan membuat kita miskin. Hati-hati menjual pertiwi (tanah). Jangan sekali-kali Bali mengabaikan sektor pertanian,“ Papar Prof. Dr. I Made Merta, Dosen yang juga pakar teknologi pertanian Unud saat menjadi panelis pada Sarasehan bertopik “Kemerdekaan Pangan” yang digelar oleh Garuda Center, disekretariatnya di bilangan Kediri Tabanan Jumat, 16/8/2013.

Presiden Garuda Center, I Gusti Bagus Damara dalam sambutannya mengataan,”Sarasehan digelar dalam rangka memperingati Hut Kemerdekaan RI ke-68 dan secara khusus digelar sebagai bentuk refleksi membangun dan paradigma baru kemerdekaan pangan di Tabanan, Bali dan Indonesia. Juga menyusun strategi dalam mewujudkan kemerdekaan pangan berbasis budaya dan sumber daya lokal sekaligus sebagai bentuk dan tindak lanjut mandat reformasi.

Sebelumnya Panelis Made Nurbawa, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Bali, mencermati isu Kemerdekaan Pangan dari aspek budaya dan masyarakat adat. Banyak peraturan dan tata kelola pembangunan saat ini telah menjauhkan spirit dasar berbangsa dan bernegara. Bahkan Isu-isu masyarakat adat tidak digunakan sebagai sebuah kekuatan dalam mendukung pola-pola pertanian yang selaras alam. Bali sesungguhnya memiliki konsepsi budidaya pertanian kelas dunia dengan spirit Subaknya. Namun kini spirit subak cendrung tekomoditifikasi dan terkapitalisasi. Memahami budaya Subak akan banyak memberi rujukan bagaimana seharusnya strategi pembangunan sektor pertanian bisa diselaraskan dengan potensi dan alam Bali. Karena konsepsi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sudah ada sejak lama dalam budaya Subak. Budaya Subak bukan soal air, sawah dan petani saja. Tapi menyangkut satu tubuh keseimbangan alam makro dan mikro kosmos seperti dalam konsepsi “Sad Kertih” dan tiga pilar tradisi/keyakinan; Rerahinan,Wewarigan dan Pawetonan. Asumsi-asumsi strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah dan produk pertanian di Tabanan khususnya dan Bali umumnya, sudah saatnya dievaluasi.

Panelis lainnya Prof. Dr Gunawan Sumodinigrat, pakar ekonomi kerakyatan UGM mengatakan,” Kemerdekaan Pangan bermakna bagaimana rakyat berdaulat, mampu dan ikut menentukan nasibnya sendiri dalam soal pemenuhan hidup. Pangan bukan saja beras, tapi semua bentuk yang diambil dari alam. Selama ini, banyak strategi pengentasan kemiskinan di sektor pertanian gagal karena dalam implementasinya melupakan spirit dan jiwa dasar bangsa. Program dan dana besar untuk pengentasan kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya, tapi jumlah masyarakat miskin malah menikat pula. Kita sudah kehilangan pemimpin dan kepemimpinan dalam menentukan arah kebijakan maupun pembangunan di sektor pertanian. Kedepan harus ada kebijakan yang sungguh-sungguh untuk memonitor sistem pertanian sebagai landasan pokok dalam strategi pembangunan lokal dan nasional,” pungkas Gunawan yang juga lama bertugas di Bappenas.

Panelis keempat yang juga Direktur Toyota Indonesia Ir. Made Dana Tangkas memaparkan,”beberapa contoh mekanisme dan pola dukungan dunia swasta di bidang pertanian di berbagai negara.  Dana Tangkas mencontohkan Thailand dan Jepang. Dua Negara tersebut patut dicontoh dalam pengelolaan sector pertanian. Thailand pemerintahnya memiliki strategi dan visi menjadikan negaranya sebagi “pusat dapur dunia”. Kunjungan wisatawan ke negeri gajah putih itu meningkat karena didukung oleh sector pertanian dan wisata kuliner berkelas dunia dengan bahan lokal,”terang Dana Tangkas yang juga putra kelahiran Pupuan-Tabanan.

“Kedepan di Tabanan dan Bali, perlu dibentuk pola kerjasama antara sector industry dengan dukungan kebijakan hulu-hilir yang jelas dan tegas. Dibeberapa Negara sudah banyak sector industry besar tidak hanya menjual produknya sendiri, sperti Toyota kini tidak hanya menjual mobil, tapi juga membeli dan menjual produk pertanian dengan harga diatas harga pasar,”terang Dana Tangkas yang pernah bertugas lama di negeri gajah putih-Thailand.

Hampir seluruh panelis menyoroti isu “Kemerdekaan Pangan” sebagai pintu masuk dan arah strategis model pembangunan ekonomi kerakyatan. Faktor SDM, pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mendorong karakter bangsa. Sehingga kerja-kerja politik sangat menentukan dalam mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, terutama kalangan politikus perempuan,”ujar Prof Dr. Regina, Dosen UGM yang banyak menangani program kesehaatan perempuan dihadapan puluhan peserta sarasehan yang berasal dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, pemuda, petani dan kalangan politikus lintas partai. RED-MB

 

Baca Juga :
Riset: Nilai Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi Capai 76