Banten (Metrobali.com)-

Dalam rangka meninjau pelaksanaan pembangunan infrastruktur tol Serang-Panimbang dan perkembangan terkini kota baru Maja, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake bersama Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo melakukan kunjungan kerja pada Rabu (01-09-2021). Kegiatan ini dilakukan ke titik-titik yang menjadi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Membuka sambutannya, Deputi Ayodhia mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari Rakor tingkat Menteri dengan Gubernur Banten yang dipimpin oleh Menko Luhut.. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diidentifikasi tujuh permasalahan di Lebak. “Mulai dari ada MoU pembangunan Kota Baru Maja yang perlu diperbarui, masterplan_Kota Baru Maja, infrastruktur jalan, sistem pengelolaan air minum (SPAM), sarana pengelolaan sampah, konektivitas, dan jaringan telekomunikasi. Semua hal ini perlu mendapat perhatian dan kita harus bisa bergerak sekarang,” ungkapnya. Beberapa diantaranya pun dibahas saat kunjungan lapangan.

Deputi Ayodhia melanjutkan bahwa terkait pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo selalu menegaskan pentingnya pembangunan secara holistik. “Pak Menko juga bilang kalau buat apa-apa harus beres jangan sampai gak tuntas,” bebernya.

Menyambung, Asdep Djoko mengatakan bahwa kunjungan lapangan ini dilakukan guna mengetahui progres implementasi dan sebagai bentuk tindak lanjut tingkat menteri yang telah diadakan beberapa waktu yang lalu. Terdapat beberapa titik yang dikunjungi dalam perjalanan ini. Pertama, dilakukan diskusi di PDAM Kota Maja. “Terkait air, sekarang Maja hanya punya fasilitas air sebanyak 35 liter/detik dan kita ingin punya 100 liter per detik untuk menunjang pengembangan Kota Baru Maja,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Lebak Virgojanti. Di masa mendatang, SPAM Maja juga ditargetkan mencapai 500 liter/detik sehingga jaringan air bisa juga menjangkau masyarakat selain yang tinggal di perumahan.

Melanjutkan, Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani juga mengutarakan tentang masyarakat sekitar yang bekerja di Jakarta. “Warga tinggal di sini tapi kerja di Jakarta dengan naik kereta. Oleh karena itu, pelayanan jasa kereta api hendaknya dapat ditingkatkan.  Kami juga berharap Lebak dapat segera tersambung dengan kereta api ke Merak,” ungkapnya. Walaupun begitu, para pihak sepakat akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal, seperti kereta api.

Selanjutnya, Kemenko Marves melakukan rapat di Pendopo Pemerintah Daerah Lebak Banten. Di sana dibahas tentang rencana pembangunan Kota Baru Maja. Di sini akan dibangun satu juta rumah dan sekarang sudah ada 160.000 rumah terbangun, termasuk 300 unit subsidi pemerintah. Terkait pembangunan rumah tahap 1 memang sudah selesai, tetapi untuk pelaksanaan tahap 2 masih menunggu pencairan dana pembuatan rumah tahap 1. Di Kota Baru Maja dan Banten secara keseluruhan juga perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana dan potensi yang dapat dikembangkan, mengingat Lebak juga akan dikembangkan sebagai pusat distrik kreatif dan lokasi pariwisata nasional.

Selain membahas hal tersebut, Asisten Daerah I Kabupaten Lebak Alkadri membagi soal pengalaman bencana tahun lalu. “Pada Januari 2020 lalu, kami mengalami bencana banjir bandang. Dari 6 kecamatan yang terkena, terparah ada di Lebakgedong dan memerlukan bantuan untuk ketersediaan lahan,” ujarnya. Lahan ini nantinya akan difungsikan sebagai lahan hunian untuk korban. Sayangnya, lahan belum dapat dibangun.

Kemudian, Kemenko Marves juga mengunjungi tiga ruas jalan tol, yaitu di Serang-Panimbang, Serpong-Balaraja, dan akses Jalan Maja-rencana pintu keluar tol Cileles (Serbaraja). “Jalan tol punya arti yang strategis, bukan hanya sebagai infrastruktur, tapi juga sebagai pendorong ekonomi wilayah sekitar,” pungkas Deputi Ayodhia.

Kunjungan Kemenko Marves ini diharapkan dapat menjadi penyemangat para pihak dalam menyelesaikan proyek. Sebagaimana pernyataan Direktur Teknik dan Operasi PT Wijaya Karya Serang-Panimbang Jaka Suprihana, “Semoga ini bisa menjadi pemantik kami untuk dapat segera memberikan akses lebih bagi masyarakat,” katanya. Tol ini juga akan saling terkoneksi dengan jalan tol lain, jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional.

Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang akan dibangun sepanjang 83,677 kilometer. 33 kilometer diantaranya, yaitu ruas Cileces-Panimbang, akan dibangun oleh pemerintah. “Tol ini akan dibangun dengan tiga seksi. Seksi 1 Serang-Rangkasbitung sudah 99 persen selesai dan seksi lainnya masih dalam proses pembangunan fisik dan pembebasan lahan. Kami menargetkan seksi 2 Rangkasbitung-Bojong, dan seksi 3 Bojong-Panimbwng dapat selesai bersamaan,” beber perwakilan Badan Pengelola Jalan Tol. Di awal, tol ini diestimasikan akan dilewati oleh delapan ribu kendaraan dan kapasitasnya secara umum adalah 100 ribu kendaraan.

Menanggapi progres pembangunan tol tersebut, Asdep Djoko perlu memikirkan sentra produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta lokasi wisata di pintu keluar tol maupun di rest area. Sepakat dengan pernyataan Asdep Djoko, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebak Virgojanti yakin ini akan memberikan peluang terjadinya aktivitas yang produktif di kawasan tol.

Jalan Tol Serang-Panimbang juga dapat mendukung sarana dan prasarana dari kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung. “Jangan sampai tol ini mubazir dan tidak ada multiplier effect yang muncul. Ketersediaan sarana dan prasarana juga akan mendatangkan investasi asing,” ujar Deputi Ayodhia.

Setelah mendengarkan paparan di kantor operasional Jalan Tol Serang-Panimbang, Kemenko Marves bersama rombongan meninjau langsung tiga simpang susun, yaitu di pintu keluar tol Tunjung Teja, pintu keluar tol Cikeusal, dan titik 0 tol Serang-Panimbang.

Mengenai kunjungan lapangan ini, selanjutnya Kemenko Marves akan memfasilitasi dan menindaklanjuti kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI