Abdul Halim

Jakarta (Metrobali.com)-

Pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia perlu melibatkan nelayan tradisional dalam posisi strategis sehingga tidak hanya didominasi para pengusaha perikanan berskala daerah yang ada di berbagai daerah.

“Selama ini, pengelolaan sumber daya alam dan strategis posisi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) kepada swasta dan asing, sudah saatnya nelayan tradisional didorong partisipasinya untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan agenda kerja Poros Maritim Dunia,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Abdul Halim, sejauh ini nelayan tradisional kerap tidak mendapatkan manfaat atas strategisnya posisi geografis laut Indonesia.

Untuk itu, ujar dia, nelayan tradisional seharusnya mendapatkan jaminan dari pemerintah atas wilayah tangkapnya yang berdekatan dengan ALKI. “Ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya.

Terkait agenda Poros Maritim Dunia, nelayan tradisional dinilai juga bisa dilibatkan dalam pengawasan atas tindak pidana atau kejahatan laut yang terjadi di ALKI.

Ia juga menginginkan pemerintah memperbaiki pelabuhan pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarananya, demikian pula dengan peningkatan kualitas layanannya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harus menyiapkan strategi partisipatif bagi nelayan agar sosialisasi berbagai kebijakan dapat berjalan lebih baik.

Ketum KNTI menilai berbagai kebijakan itu bila didukung dengan partisipasi masyarakat nelayan akan berdampak positif pada kesejahteraan.

Sebaliknya, menurut dia, jika nelayan tidak terlibat bahkan tersingkir dari proses pelaksanaan dan pengawasannya maka akan berdampak memburuknya kesejahteraan nelayan.

Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendukung kebijakan yang dikeluarkan KKP selama memiliki keberpihakan terhadap kalangan nelayan.

“HNSI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah khususnya KKP selama itu masih berpihak kepada nelayan-nelayan kecil,” kata Ketua Umum HNSI Yusuf Solichien.

Baca Juga :
JPPR: Waspada Strategi Pecah Suara Dalam Pilkada

HNSI, ujar dia, juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menjaga wilayah teritorial laut RI dari intimidasi asing sehingga mendukung sepenuhnya pemberantasan “illegal fishing” (pencurian ikan). AN-MB