Foto: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut satu, Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI Denpasar).

Denpasar (Metrobali.com)-

Kemacetan lalu lintas sering terjadi di pusat-pusat aktivitas di Kota Denpasar, seperti di sekitar pasar, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, sekolah, hingga pelabuhan. Kondisi ini terlihat di kawasan pariwisata Sanur, yang mengalami kemacetan dari Pelabuhan Sanur hingga Pantai Merta Sari. Situasi ini pun dinilai berpotensi merusak citra Sanur sebagai destinasi wisata.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut satu, Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI Denpasar), memaparkan rencana mereka dalam mengatasi kemacetan di kota tersebut. Salah satu fokus utama mereka adalah implementasi konsep smart city, yang menekankan pentingnya transportasi publik sebagai solusi utama.

Dalam konsep ini, Denpasar akan dilengkapi dengan lampu lalu lintas cerdas yang terintegrasi dengan CCTV untuk pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, serta pengembangan sistem transportasi publik yang dirasa semakin mendesak, mengingat kebutuhan kota yang semakin berkembang.

“Terutama untuk mengurai kemacetan tentu di dalam smart city itu ada lampu merah yang smart dengan CCTV-nya sehingga mengatur lalu lintas dengan baik. Begitu juga transportasi publik, gimana pun juga ke depan Denpasar ini pasti seperti negara-negara lain memerlukan transportasi publik,” kata Ngurah Ambara dalam debat terbuka perdana Pilwali Denpasar di Prama Hotel Sanur, Kota Denpasar, Sabtu 19 Oktober 2024 lalu.

Ngurah Ambara yang berpengalaman sebagai Anggota DPR RI Perwakilan Bali itu juga menekankan bahwa transportasi publik yang dihadirkan harus benar-benar terjadwal dengan baik dan dilengkapi halte di berbagai titik, sehingga dapat menarik minat masyarakat Kota Denpasar untuk beralih menggunakan transportasi umum. Dengan demikian, jumlah kendaraan pribadi di jalan diharapkan berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurai kemacetan.

“Tentu transportasi publik yang memang benar-benar sesuai dengan ada waktunya, dengan halte-haltenya sehingga semua masyarakat kota Denpasar berminat untuk menaiki transportasi publik itu. Sehingga sedikit kendaraan yang akan ada di jalan,” terangnya.

Ngurah Ambara kemudian mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kemacetan di Denpasar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti underpass, yang memerlukan biaya besar, sekitar 300 miliar rupiah per proyek.

Dukungan pemerintah pusat dianggap sangat penting sehingga upaya mengatasi kemacetan di Denpasar dapat terlaksana dengan lebih optimal. Dengan dukungan pemerintah pusat dan akses satu jalu ke Presiden Prabowo Subianto, ABDI siap mengusulkan dan mewujudkan pembangunan underpass di sejumlah titik di Denpasar.

“Nah harapannya tentu hubungan pusat dan daerah ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak akan membutuhkan underpass-underpass yang sangat mahal. Satu underpass itu sekitar 300 miliar. Tentu selarasnya pusat dan Denpasar ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengurai kemacetannya,” bebernya. (wid)